Satu Data Untuk Mengharmonisasi Statistik BPS dan Data Sektoral dari Pemda
Kamis, 2 Agustus 2018,
16:05 WITA
Follow
beritabali.com/ist
IKUTI BERITABALI.COM DI
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, DENPASAR.
Beritabali.com, Denpasar. Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Indra mengharapkan bahwa Satu data dapat menjembatani kebutuhan data untuk perencanaan yang relevan dengan kebutuhan, misalnya saat ini dibutuhkan data Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals).
[pilihan-redaksi]
Untuk mewujudkan hal itu, Sekda Dewa Indra meminta agar seluruh Instansi yang ada di Kab/Kota di Bali duduk bersama-sama dengan BPS dalam menghamonisasi data yang ada, karena dari segi statistik sumber data tersebut ada dua yaitu data dasar yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Data Sektoral yang berasal dari masing-masing Instansi sebagi walidata dari data tertentu.
Untuk mewujudkan hal itu, Sekda Dewa Indra meminta agar seluruh Instansi yang ada di Kab/Kota di Bali duduk bersama-sama dengan BPS dalam menghamonisasi data yang ada, karena dari segi statistik sumber data tersebut ada dua yaitu data dasar yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Data Sektoral yang berasal dari masing-masing Instansi sebagi walidata dari data tertentu.
"Pembangunan daerah baik dalam perencanaan maupun evaluasinya, membutuhkan data terkini yang aktual dan berkualitas, untuk itu diperlukan suatu basis data yang mengkoordinasikan “one data Indonesia” yang selanjutnya bisa disharing," ujarnya saat membuka Forum Group Discussion (FGD) Publikasi Bali Dalam Angka 2018 di Prime Plaza Hotel Sanur yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Kamis (2/8).
Dalam mewujudkan hal tersebut, kata dia diperlukan suatu harmonisasi data, baik dari segi persepsi, alat mengukur data, serta hal terkait lainnya sehingga one data tersebut dapat terwujud. Menurutnya, one data ini senada dengan misi Presiden Joko Widodo dimana Badan Pusat Statistik telah ditunjuk sebagai satu-satunya rujukan statistik di Indonesia.
[pilihan-redaksi2]
Hal ini bertujuan agar pengguna data lebih yakin menggunakan data statistik resmi pemerintah, tidak terdapat duplikasi pengumpulan data yang sama misal kemiskinan dengan data yang sama bersumber dari BPS, BKKBN, Kementerian Sosial, atau Pemerintah Provinsi melalui Dinas Sosial.
Hal ini bertujuan agar pengguna data lebih yakin menggunakan data statistik resmi pemerintah, tidak terdapat duplikasi pengumpulan data yang sama misal kemiskinan dengan data yang sama bersumber dari BPS, BKKBN, Kementerian Sosial, atau Pemerintah Provinsi melalui Dinas Sosial.
Sementara itu, Plh. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Dewa Made Swamba menyampaikan bahwa acara FGD kali ini bertujuan untuk membahas konsep satu data tersebut, dan juga sebagai harmonisasi data yang ada. Untuk itu, pihaknya telah mengundang OPD terkait yang ada di Provinsi Bali serta Kab/Kota untuk turut membahas entry point dari satu data tersebut. Ia berharap dengan komitmen dan tekad yang kuat satu data di Provinsi Bali dapat diwujudkan dengan cepat sehingga masyarakat yang mengakses data tidak bingung dan tidak terjadi duplikasi data. (bbn/rlspemprov/rob)
Berita Denpasar Terbaru
Reporter: -
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
