Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Pj Gubernur Bali Irjen Pol (Purn) Sang Made Mahendra Jaya dan Forkopimda Bali menggelar doa bersama di Gedung Olahraga Yudomo, Kepaon, Denpasar Selatan, pada Selasa 19 November 2024. 

Gelar doa bersama ini bertujuan memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kelancaran penyelenggaran Pilkada serentak baik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali kota dan Wakil Wali kota pada 27 November 2024 mendatang. 

Dalam hal ini, TNI-Polri berharap agar Pilkada serentak ini berjalan lancar tanpa hambatan, apalagi sampai mengganggu stabilitas keamanan negara. TNI dan Polri akan mengerahkan kekuatan penuh agar bisa mengatasi segala bentuk ancaman ataupun potensi ancaman yang bisa menjadi ancaman nyata. 

"Hari ini saya dan Kapolri bersama elemen masyarakat di Bali gelar doa bersama memohon kepada Tuhan agar pelaksanaan Pilkada serentak 27 November nanti di seluruh Indoneisa khususnya di Bali berjalan damai dan aman," ungkap Panglima Agus kepada wartawan usai gelar doa bersama. 

Ditegaskan Panglima TNI, untuk mengamankan Pilkada nantinya, TNI dari matra darat, laut, dan udara akan mendukung pelaksanaan pengamanan dengan jumlah 157.000 personel. 

Senada disampaikan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, memberikan apresiasi kepada jajaran Forkompimda Bali dan seluruh tokoh lintas agama dan masyarakat yang hadir doa bersama kemarin. 

"Saya kira ini menjadi kegiatan yang sangat penting karena dalam beberapa waktu ke depan kita akan melaksanakan kegiatan pencoblosan Pilkada serentak," ungkapnya.

Kapolri Listyo Sigit berharap agar demokrasi dalam pilkada ini berjalan dengan baik. Namun ia mengingatkan demokrasi ada kebebasan berekspresi dan berpendapat untuk menentukan pilihan. Pihaknya mendorong agar masyarakat menempatkan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi dan kelompok. 

"Kami mensuport penuh. Kita mendoakan agar Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November ini semuanya bisa berjalan dengan aman, lancar dan baik sehingga menjadi modal dasar bagi bangsa kita utamanya rakyat Bali untuk bisa melanjutkan pembangunan," harap Kapolri. 

Komentar terpisah, Pj Gubernur Bali Irjen Pol (Purn) Sang Made Mahendra Jaya mengatakan Bali telah merealisasikan 100 persen dana hibah Pilkada kepada KPU dan Bawaslu dan hibah pengamanan kepada TNI dan Polri. Ia mengatakan, berdasarkan hasil analisa dan evaluasi (Anev) dari Kemendagri Pemda Bali menjadi Pemda yang pertama yang merealisasikan dana hibah Pilkada 100 persen. 

Terkait kesiapan logistik Pemilu, pertanggal 18 November 2024 secara umum kesiapan sudah mencapai 100 persen. Terkecuali alat bantu tunanetra pada Pilgub mencapai 99,44 persen dan alat bantu tunanetra pada Pibup dan Pilwali mencapai 98,81 persen. 

Untuk pelaksanaan kampanye secara umum berjalan lancar dan damai. Serupa juga debat yang berlangsung secara menarik dengan memaparkan visi misi masing-masing calon. 

"Direncanakan besok (hari ini ) dilaksanakan debat ketiga untuk Pilgub," imbuhnya. 

Pj Gubernur Bali kembali menerangkan, tingkat partisipasi pemilih di Bali pada Pilpres dan Pileg kemarin mecapai 83,34 persen atau melampaui target nasional yakni sebesar 81,7 persen. Provinsi Bali menjadi provinsi pertama yang menetapkan hasil Pemilu dengan zero (tanpa sengketa). Capaian tersebut menunjukan indeks demokrasi di Bali mengalami peningkatan dan berada pada ranking satu secara nasional. 

"Mudah-mudahan capaian ini dapat menginspirasi sehingga tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada serentak ini yang dicanangkan di Bali sebesar 75 persen dapat dicapai," harapnya. 

Dalam rangka mewujudkan stabilitas politik dan kondusifitas wilayah Pemprov Bali telah membangun cooling sistem dengan cara melaksanakan berbagai kegiatan, ngerumpi atau bergotong royong bekerja sama dengan berbagai Ormas di Bali yang berjumlah 225 Ormas untuk menyelesaikan berbagai persoalan di dalam masyarakat. 

"Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya polarisasi perpecahan antar kelompok," tegasnya. 

Pihaknya juga telah melakukan simakrama dengan para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama. 

"Ini untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan TNI dan Polri untuk cegah dini masalah sosial yang dapat berkembang menjadi gangguan nyata," pungkasnya.