Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menargetkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A pada tahun 2018. Berdasarkan penilaian  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia selama 2017, Pemprov Bali hanya mampu mendapatkan nilai SAKIP ‘Sangat Baik’ (BB).

Atas Keberhasilan memperoleh nilai SAKIP BB, Pemerintah Provinsi Bali mendapat penghargaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri PAN-RB, Asman Abnur, pada acara Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah II, bertempat di BNDCC Nusa Dua, Bali, Rabu (31/1).

Gubernur Bali Made, Mangku Pastika mengatakan, kinerja pemerintahan yang baik setidaknya dicapai melalui perencanaan yang berkualitas, pengarahan yang baik disertai keteladanan, ketersediaan informasi secara tepat waktu, adanya keterlibatan pemangku kepentingan, sumberdaya yang baik, pengendalian yang tepat dan pelaksanaan yang transparan.

“Mudah-mudahan tahun 2018 ini kita bisa mendapatkan A. Ini maknanya semua aspek perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan outcome atau dampak dari program sudah sesuai dengan yang direncanakan. Perencanaan yang dilakukan sejak awal dengan target-target yang jelas dan terukur kemudian dijabarkan dalam program-program yang bisa dievaluasi dan dampaknya terasa bagi masyarakat,” kata Pastika.

Menteri PAN-RB, Asman Abnur mengatakan, Kementerian PAN-RB menargetkan seluruh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota tidak ada yang meraih nilai CC. “Saya menargetkan tidak ada provinsi, kabupaten, kota yang meraih nilai CC. Saya targetkan tahun 2018 harus minimum B,” kata Asman Abnur.

Asman Abnur berharap bagi pemerintahan yang sudah mendapatkan nilai baik dapat menjadi mentor bagi daerah lainnya sehingga daerah lain tersebut akan mendapat nilai baik. Asman menilai selama ini sudah banyak pemerintah daerah yang mendapatkan predikat WTP, namun bila ditinjau dari segi manfaat banyak yang belum sesuai yang diharapkan. Evaluasi akuntabilitas kinerja ini untuk memetakan tingkat implementasi akuntabilitas kinerja sehingga pemerintah pusat dapat membantu memperbaiki akuntabilitas pemerintah daerah.

Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2017 di Wilayah II  yang meliputi Bali, Kalimantan, Lampung, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan. Rata-rata nilai evaluasi kabupaten/ kota tahun 2016 sebesar 51,81 meningkat menjadi 56,40, atau meningkat 4,59 poin.

Namun demikian, masih ada kabupaten/kota sebanyak 54,05% dari seluruh kabupaten/kota yang  masih mendapat nilai di bawah “B”.