APBD Perubahan tahun anggaran 2021 Pemkab Badung dirancang sebesar Rp2,9 triliun lebih turun sebesar Rp.854 miliar lebih atau 22,49 persen dari APBD induk tahun anggaran 2021 sebesar Rp3,8 triliun lebih. 

Untuk belanja daerah perubahan dirancang sebesar Rp 3.254.139.007.092, turun sebesar Rp. 546.827.240.201 atau 14,39 persen dari APBD induk tahun anggaran 2021. Meski Badung cukup terdampak akibat pandemi covid-19, Bupati Giri Prasta menegaskan, beberapa program santunan untuk masyarakat akan tetap dijalankan.

“Contoh, jangan disalah artikan kartu Badung sehat itu tidak berfungsi, ini tetap berfungsi lho, cuma belum diatur oleh regulasi yang ada dalam SIPD. Namun tetap kita carikan jalan keluar dan kami berupaya semaksimal mungkin bagaimana agar kami bisa memberikan sebuah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada warga Badung, itulah tugas pemimpin,” jelas Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, Rabu (18/8) di Badung.

Meski dalam situasi pendapatan daerah menurun, Giri Prasta menegaskan akan tetap berkomitmen memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Adapun proses penyusunan RKPD perubahan, rancangan KUPA dan PPAS perubahan, rancangan perubahan APBD maupun rancangan perubahan penjabaran APBD Badung tahun anggaran 2021 masih dihadapkan pada kondisi pandemi Covid-19.

Di mana pandemi ini telah menimbulkan dampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi, terutama pada sektor pariwisata yang menjadi andalan pemasukan pendapatan Kabupaten Badung, 

“Oleh karena itu, maka proyeksi APBD perubahan tahun anggaran 2021 yang telah dirancang tersebut masih sangat memungkinkan disesuaikan berdasarkan dinamika perkembangan dampak yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19. Dalam kesempatan ini saya berharap ada satu pembahasan yang detail dan konstruktif oleh dewan sehingga hasilnya tetap memberikan manfaat optimal bagi daerah dan masyarakat Kabupaten Badung,”ujarnya.

Selanjutnya, Ketua DPRD Badung, Putu Parwata mengatakan, terkait penjelasan disampaikan oleh bupati dinilai sudah efektif dan efisien. Selain itu ada sisi prioritas yang masih diutamakan seperti 21,35 persen untuk pendidikan dan 11,36 persen untuk kesehatan.

"Di mana pembangunan fisik dan infrastruktur juga sekitar Rp102 miliar. Artinya masih ada prioritas untuk jalan tani, perbaikan jalan, peningkatan jalan masih dilakukan. Karena perekonomian itu kan tergantung dari lancarnya arus lalu lintas. Jadi rancangan ini sangat efektif dan efisien,” pungkasnya.