Tren kunjungan wisatawan mancanegara di Bali diprediksi akan melaju terus. Hingga per Juli kunjungan wisman ke Bali sudah mencapai 2,9 juta orang atau 60 persen dari target 4,5 juta.

Namun permasalahan justru muncul ketika wisatawan membludak tetapi tidak dibarengi dengan daya dukung atau carrying capacity akan menimbulkan masalah ke depan.

Kemacetan, keimigrasian, sampah, infrastruktur, keamanan, kelayakan fasilitas publik merupakan sejumlah persoalan yang mengemuka saat gempuran turis asing ke Bali yang diprediksi mengalami overtourism.

Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa saat membuka dan menjadi pembicara di Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Badung bertema "Tantangan Dan Peluang Pariwisata Kabupaten Badung", Jumat (25/8/2023) di Kuta, Badung.  

"Apakah kemacetan itu kita biarkan, ini perlu duduk bersama terlepas dari itu Bupati punya kebijakan salah satunya mulai pembebasan lahan untuk pembangunan jalan lingkar Uluwatu-Denpasar dan rekayasa lalu lintas di persimpangan Nirmala," ujarnya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga rencana untuk membuat jalan pintas (shortcut) di wilayah Canggu yang kerap macet, dan sejumlah opsi untuk penggunaan LRT dan jalan terowongan untuk mengatasi kemacetan di daerah pariwisata.

"Karena bagaimanapun juga kita mempunyai tugas yang sangat berat untuk menjaga pariwisata berkelanjutan. Inilah tantangan kita yang harus disikapi dengan cara sebisa mungkin kita lakukan perbaikan-perbaikan, dan saya sangat menunggu daripada Asosiasi Pariwisata, pelaku pariwisata untuk menyampaikan rekomendasinya terutama untuk menghadapi tantangan dalam membangun pariwisata yang bersifat berkelanjutan,” katanya.

Ketua BPPD Badung, Ida Bagus Nama Rupa alias Gusde mengatakan pihaknya bertugas mendatangkan wisatawan dalam jumlah banyak perlu pemahaman bersama dengan ekosistem stakeholder baik itu dinas pemerintah, asosiasi, instansi terkait, kejaksaan, dan kepolisian.  

"Pariwisata itu ada tantangan juga ada peluang, maka itu kita cari solusi bersama. Ini tidak lepas peran pemerintah terkait yang berhubungan dengan ekosistem termasuk forum peran bendesa adat, seniman, dan asosiasi pengusaha seperti KADIN dan HIPMI," katanya. 

Hasil FGD nantinya akan dilaporkan ke pimpinan dinas terkait di Pemkab Badung dan memberi masukan yang mana termasuk skala prioritas. Kendati demikian, Pemkab Badung sudah terlebih dahulu menjawab masalah yang urgen seperi kemacetan dengan membuat jalan lingkar Uluwatu Denpasar dan jalan pintas di Canggu.

Setelah ini pula, kata dia, akan dilakukan penajaman usulan seperti misalnya bagaimana komitemen Bandara atau Angkasa Pura I, Imigrasi, Karantina terkait durasi waktu yang dibutuhkan wisatawan untuk pemeriksaan setelah keluar dari pesawat.

"Kita butuh waktu informasi yang pasti apakah 4 jam atau berapa jam?," ujarnya sembari menyebut tema FGD lanjutan juga akan membahas penataan pesisir pantai Samigita (Seminyak Legian Kuta) dan destinasi desa wisata.

Sementara Ketua KADIN Badung I Putu Gede Putra Adnyana mengungkapkan peran KADIN yang bersinergi dengan pemerintah agar pemerintah fokus menata pariwisata yang berkelanjutan. Menurutnya, pembangunan pariwisata berkelanjutan tidak semua membutuhkan dana dari APBD, cukup peran dari semua stakeholder untuk saling mengisi.

"Ibaratnya pariwisata itu seperti bebek yang bertelur emas, tentunya bebek harus kita rawat agar terus sustain," analoginya.  

"Jadi FGD ini harus ada evaluasi 3 bulan sudah sampai mana implementasi di lapangan. Usulan nantinya diharapkan menjadi kenyataan bukan retorika. Input dari semua insan baik kejaksaan, polisi, aosiasi perlu sinergitas dalam atasi masalah. Pariwisata naik, otomatis tidak lepas dari masalah," katanya. 

Untuk masukannya, KADIN Badung menyoroti dalam hal lingkungan seperti limbah plastik, perlu adanya TPS3R, penataan kabel fiber optik yang berserakan, dan limbah cair yang diduga dari hotel dan restoran menyebabkan pantai di Badung berbau anyir. 

Untuk solusinya, ia meminta Pemkab memanggil Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) agar anggotanya tidak menarik kabel sembarangan dan mengatur regulasinya. 

"Bahkan jika memungkinkan untuk keamanan bila mungkin ke depan kabel fiber optik bisa ditanam, untuk limbah cair agar hotel restoran perlu memikirkan layak buangnya agar tidak mencemari lingkungan," ujarnya.

Pihaknya juga memberi pesan selaku induk dari organisasi semua pengusaha berdasarkan UU 1 tahun 1987 agar para pebisnis di Badung memperhatikan prinsip Tri Hita Karana dalam berusaha. 

"Agar tidak hanya mengejar keuntungan saja tapi kita juga memperhatikan lingkungan dan dimaknai sebagai filosofi mendalam," ungkapnya.

Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata KADIN Badung I Putu Astika menekankan bagaimana persepsi pertama wisatawan masuk Bali melalui pintu bandara I Gusti Ngurah Rai. Karena, kata dia, jika pemeriksaan di bandara sudah lama pengalaman berikutnya nanti akan menjadi melekat.

"Bagaimana imigrasi pelayanan harus bagus. SOP nya cek 2 menit VoA, 2 menit KKP bandara, tapi kenyataannya 3 jam jika dalam sauasana puncak atau peak. First impression sudah 3 jam, nanti mereka mendengar masalah macet lah, sampah, infrastruktur dalam benak wisatawan, maka itu pintu masuk harus bagus sesuai SOP," jelasnya.

Ia mengharapkan SOP di bandara sesuai dengan SOP, sedangkan untuk kemacetan bisa datasi dengan pembangunan baik infrastruktur jangka pendek dan jangka panjang baik itu dengan underpas, jalan lingkar Uluwatu dan pembuatan jalan bagi pedestrian. Untuk keamanan bisa dilakukan dengan aplikasi, sedangkan sampah bisa diupayakan dengan pemilahan dari sumbernya yakni masyarakat sendiri dan pembuatan lubang biopori di hotel dan restoran untuk mengurangi volume sampah.

"Namun yang terpenting dari semua adalah niat dari pemerintah. Jika memang sudah ada anggaran mestinya segera bisa dieksekusi dan pembuatan tahapan jadwal waktu untuk perencanaan," sebutnya.

Sedangkan I Rai Agus Wandana selaku Wakil Ketua Umum Hubungan Internasional KADIN Badung, menambahkan dari sisi kemacetan yang menurutnya solusinya selain membangun jalan baru, penataan parkir dan rambu lalu lintas juga dirancang Electronic Road Pricing (ERP) atau mengatur lalu lintas dengan jalan berbayar.

Hal ini bertujuan untuk mengurangi minat orang yang tidak berkepentingan di jalan tersebut. Disamping itu, Rai juga mendukung adanya usulan untuk pengadaan mass rapid transportation seperti LRT dan jalan terowongan bawah tanah agar tidak mengganggu lahan pertanian.

"Itu sebagian dari solusi jangka pendek dan jangka panjang sehingga bagaimana kemacetan tidak menjadi momok lagi dan pariwisata menjadi sustain," tuturnya.