Kuwait, Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA) pada Sabtu (10/2) mengutuk rencana tentara Israel untuk menyerang Rafah, yang berada di selatan Jalur Gaza.

Kementerian Luar Negeri Kuwait menyatakan keprihatinannya yang mendalam terhadap rencana pasukan pendudukan Israel untuk menyerang kota Rafah di Jalur Gaza setelah mendeportasi paksa warga sipilnya.

Seperti dikutip dari Anadolu, Minggu (11/2), pernyataan ini menegaskan kembali sikap Kuwait yang menolak praktik agresi Israel dan skema pengungsian terhadap rakyat Palestina.

Kuwait juga menegaskan kembali posisinya yang mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk memenuhi tanggung jawab mereka dalam melindungi warga sipil Palestina yang tidak bersalah.

Badan tersebut diharapkan mendorong pengaktifan mekanisme akuntabilitas internasional untuk mengakhiri pelanggaran Israel terhadap hukum internasional, hukum kemanusiaan, dan resolusi internasional yang sah.

Di sisi lain, Qatar turut mengecam keras ancaman Israel untuk menyerang Rafah, yang merupakan wilayah perbatasan dengan Mesir.

Doha memperingatkan akan terjadinya bencana kemanusiaan di kota tersebut, yang telah menjadi tempat perlindungan terakhir bagi ratusan ribu pengungsi Gaza.

Qatar meminta Dewan Keamanan PBB untuk segera bertindak mencegah pasukan pendudukan Israel menginvasi Rafah dan melakukan genosida di kota tersebut. Qatar juga menekankan kembali penolakan tegas terhadap upaya pengusiran paksa warga Palestina dari Gaza.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri UEA menyatakan keprihatinan seriusnya terhadap rencana dan persiapan tentara Israel untuk melancarkan operasi militer di daerah padat penduduk Rafah, yang dipenuhi pengungsi Palestina.

UEA memperingatkan dampak kemanusiaan serius yang mungkin ditimbulkan oleh operasi militer Israel di Rafah.

Pernyataan tersebut menekankan bahwa tindakan seperti itu berpotensi menyebabkan lebih banyak korban jiwa tak berdosa dan memperburuk bencana kemanusiaan di wilayah tersebut."

UEA menegaskan kembali kecamannya yang keras terhadap deportasi paksa terhadap rakyat Palestina dan praktik apa pun yang melanggar legitimasi internasional, hukum internasional, dan hukum kemanusiaan.

Pernyataan tersebut menyerukan komunitas internasional untuk mengerahkan segala upaya, tanpa penundaan, untuk segera mencapai gencatan senjata guna menghindari eskalasi lebih lanjut situasi di wilayah pendudukan Palestina.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan militer pada Jumat (9/2) untuk mengajukan rencana ganda untuk mengevakuasi warga Palestina dari Rafah, rumah bagi lebih dari 1 juta penduduk yang mencari perlindungan dari perang, serta hasrat mengalahkan batalyon Hamas yang tersisa.

Menurut PBB, serangan Israel telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah kantong itu rusak atau hancur.(sumber: cnnindonesia.com)