Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan partainya tidak masalah menjadi oposisi atau koalisi pada pemerintahan mendatang, setelah Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, sikap itu imbas pengalaman PKS dalam dua dekade terakhir yang pernah menjadi koalisi dan juga oposisi meski periode pemerintahan yang berbeda. 

"PKS punya pengalaman 10 tahun masuk koalisi di masa Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dan 10 tahun menjadi oposisi di masa Pak Jokowi," kata Jazuli dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (29/4).

"Jadi oposisi enggak ada masalah, koalisi siap, kami lihat dinamikanya," ia menegaskan.

Anggota Komisi I DPR RI tersebut mengungkapkan pilihan untuk menjadi koalisi atau oposisi setelah pilpres hanya persoalan teknis. Dia pun menyatakan PKS tidak pernah membatasi diri setelah Pilpres 2024 dihelat.

Sebaliknya, PKS disebut konsisten mendorong kerja sama dengan seluruh komponen bangsa dan kekuatan politik untuk mewujudkan tujuan nasional bernegara.

"Kami tidak pernah membatasi diri bekerja sama dengan siapapun karena tidak mungkin membangun bangsa dan negara tanpa kerja sama," tuturnya.

"Kompetisi itu saat Pemilu, kita tawarkan gagasan, kita adu gagasan. Tapi setelah Pemilu maka kompetisi selesai, dan kita kembali satu tujuan yaitu membangun bangsa," ucap Jazuli.

Dia menuturkan sikap resmi PKS untuk menjadi koalisi atau oposisi akan ditentukan oleh musyawarah Majelis Syura dan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP).

(bbseparator)

"Yang pasti, keputusan soal koalisi atau oposisi di PKS bukan selera personal, tapi keputusan musyawarah Majelis Syura dan DPTP, dan sifatnya dinamis sesuai derajat kemaslahatan dan kepentingan untuk rakyat," ucapnya.

Meski demikian, dia masih enggan membeberkan terkait waktu pelaksanaan musyawarah Majelis Syura dan DPTP sehingga meminta publik untuk menunggu pengumuman sikap resmi PKS.

"Kapan waktunya? Tunggu saja toh pelantikan presiden dan wapres masih bulan Oktober. Pada saatnya PKS akan mengumumkan positioning-nya," katanya.

Jazuli menekankan komunikasi PKS dengan partai-partai politik lain untuk menjalin kerja sama di eksekutif maupun legislatif berjalan lancar, termasuk dengan presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Termasuk dengan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih hubungan PKS baik-baik saja dan memang sudah lama terjalin baik. Pimpinan PKS sudah biasa saling silaturahim," kata dia.

PKS menjadi satu dari tiga partai yang belum menetapkan posisi atas Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dua partai lainnya adalah PDIP dan PPP yang sebelumnya mengusung dan mendukung paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Dalam Pilpres 2024, PKS mendukung paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun, dua partai pendukung dan pengusung lainnya, yakni NasDem dan PKB terang-terangan bersedia gabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. (sumber: cnnindonesia.com)