Komisi II DPRD Kabupaten Tabanan menggelar rapat koordinasi dengan beberapa organiasi perangkat daerah (OPD) seperti,  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas PUPRPKP, Dinas Pertanian, dan beberapa OPD terkait lainnya pada Rabu (9/10/2024).

Rapat dipimpin Ketua Komisi II, I Wayan Lara didampingi Wakil Ketua I Made Muskadana dan Sekretaris I Gede Made Suarjana.

Pada rapat itu, Wayan Lara menyoroti salah satunya berbagai tantangan yang dihadapi sektor pertanian di Kabupaten Tabanan seperti masalah air untuk subak. Ia berharap ada upaya untuk mencari terobosan serta bisa memaksimalkan potensi sektor pertanian. 

“Kita tidak bisa menutup mata terhadap krisis air yang terjadi di sejumlah subak. Ini adalah ancaman serius bagi keberlangsungan sektor pertanian kita. Namun, jika masalah air tidak segera diatasi, maka produktivitas petani akan terganggu dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. 

Masalah air di subak bukan semata-mata karena kekurangan air, tetapi lebih kepada kesalahan dalam pengelolaan. ”Buktinya, sering kita lihat ada pemborosan air atau bahkan pembuangan air yang sia-sia,” ujarnya.

Sementara Made Suarjana menyampaikan banyak pekaseh subak, terutama dari Kecamatan Penebel, yang menyampaikan keluhan mereka. 

”Setelah kami evaluasi, ternyata ada beberapa subak di Penebel yang sama sekali tidak mendapatkan anggaran dari pemerintah kabupaten maupun provinsi, padahal produksi beras di daerah tersebut sangat berkualitas,” katanya.

Subak di Penebel salah satu di Jatiluwuh merupakan salah satu lumbung padi di Kabupaten Tabanan. Namun masalah bendungan yang bocor masih belum diatasi. 

“Ini sangat disayangkan produksi beras mereka sangat penting untuk ketahanan pangan daerah,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan, I Made Subagia mengatakan sudah berkoordinasi lebih lanjut dengan Dinas PUPRPKP dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida. Setelah dilakukan pengecekan bersama, ditemukan bahwa memang ada beberapa bagian bendungan yang perlu direhabilitasi. 

“Kami sudah turun bersama Babinsa, Kepala PUPR, tim Kodim, Tim Polres dan BWS Bali Penida karena kita bersinergi dan hasil evaluasi di lapangan menunjukkan bahwa jika saluran tersebut direhabilitasi, maka aliran air yang meluap dapat dialirkan secara optimal menuju jaringan tersier,” ujarnya. 

Subagia menjelaskan bahwa rehabilitasi bendungan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Pihak Balai Wilayah Sungai Bali-Penida telah menjadikan rehabilitasi bendungan di Jatiluwih sebagai prioritas. 

“Mudah-mudahan pada tahun 2024 atau paling lambat awal tahun 2025, rehabilitasi dapat dimulai,” ujarnya.