Presiden Rusia Vladimir Putin mengultimatum bahwa Moskow bisa mempertimbangkan menggunakan senjata nuklir dalam menghadapi serangan rudal konvensional yang didukung negara berkemampuan nuklir.

Ancaman itu diutarakan Putin melalui doktrin nuklir yang diperbarui Rusia usai mendapat persetujuan sang presiden pada Selasa (19/11).

Pembaruan doktrin nuklir Rusia ini ditetapkan sebagai respons setelah Amerika Serikat mengizinkan Ukraina menggunakan rudal jarak jauh buatannya untuk melawan Moskow.

Dikutip Reuters, doktrin yang diperbarui ini merinci kriteria ancaman-ancaman yang dapat membuat Rusia mempertimbangkan menggunakan senjata nuklir untuk membalas.

Dalam doktrin tersebut disebutkan bahwa serangan menggunakan rudal konvensional, drone, atau pesawat lainnya dapat memenuhi kriteria tersebut.

Selain itu, doktrin ini menyatakan bahwa segala bentuk agresi terhadap Rusia oleh negara anggota koalisi akan dianggap oleh Moskow sebagai agresi dari seluruh koalisi tersebut.

Ketegangan antara Rusia dan negara Barat memang kembali memanas sejak Moskow melancarkan invasi ke Ukraina sejak Februari 2022 lalu.

Invasi ke Ukraina yang telah berlangsung 2,5 tahun ini telah memicu konfrontasi paling serius antara Rusia dan Barat sejak Krisis Rudal Kuba 1962. Krisis tersebut dianggap sebagai momen di mana dunia sedikit lagi menuju perang nuklir antara AS-Uni Soviet (sekarang Rusia). 

Ketegangan itu disebut kembali muncul menyusul langkah Presiden AS Joe Biden untuk pertama kalinya mengizinkan Ukraina menggunakan rudal jarak jauh buatan negaranya untuk berperang melawan Rusia.

Lampu hijau itu diberikan usai Rusia menembakkan ratusan rudal dan pesawat nirawak yang menyasar infrastruktur listrik Ukraina pada Minggu (17/11).

Menurut sejumlah pejabat AS, izin itu diberikan untuk membantu Ukraina melawan pasukan Rusia yang kini telah didukung oleh pasukan Korea Utara. Saat ini, ribuan prajurit Pyongyang telah berada di wilayah Kursk, barat Rusia, untuk membantu Moskow merebut kembali wilayah tersebut.

Kursk telah menjadi lokasi Ukraina menempatkan pasukan usai melancarkan serangan balasan mendadak pada musim panas lalu, tepatnya pada Agustus. Sebagian wilayah itu kini di bawah kendali pasukan Ukraina.

Dilansir dari The New York Times, para pejabat AS mengatakan Biden memberikan izin karena melihat dinamika yang terjadi di medan perang.

Juru bicara Kepresidenan Rusia Dmitry Peskov sebelumnya mengatakan keputusan Biden itu memperburuk konflik.

"Jelas pemerintahan AS saat ini telah mengobarkan api dan memprovokasi ketegangan lebih lanjut," kata Peskov, dikutip dari AFP, Senin (18/11). (sumber: cnnindonesia.com)