Nasib program kapas besutan Bupati Karangasem, I Gede Dana kini berada di ujung tanduk. Pasalnya, dari tahun ke tahun, luas tanam kapas semakin menyusut bahkan di tahun 2025 diperkirakan hanya 10 hektar. 

Kondisi ini diakui oleh Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Karangasem, I Nyoman Siki Ngurah saat dikonfirmasi, Selasa (21/1/2025). Ia mengungkapkan cukup sulit untuk membuat petani mau menanam kapas secara mandiri tanpa bantuan dari pemerintah. 

Kondisi inilah yang menyebabkan program tersebut sulit berkembang, terlebih belasan kelompok petani kapas yang ada, hampir semuanya telah mendapat bantuan dari pemerintah terkait program kapas tersebut. 

Sedangkan dari sisi regulasi kelompok yang sama tidak boleh menerima bantuan berturut-turut setiap tahunnya, sehingga kelompok petani yang sebelumnya sudah menerima, tahun berikutnya dipastikan tidak bisa menerima kembali. 

"Harus kita akui memang disana kendala yang kami hadapi, setiap kelompok tidak boleh menerima bantuan berturut - turut, harus ada jeda setahun. Jadi untuk kelompok yang bisa menerima bantuan tahun 2025 ini sekitar 8 kelompok dengan luas tanam sekitar 30 hektar saja," ungkap Siki Ngurah didampingi Kabid Perkebunan, I Made Mawa. 

Ada beberapa faktor penyebab minat petani untuk menanam kapas secara mandiri sangat sedikit, salah satu diantaranya adalah kepastian harga kapas. Menurut Siki Ngurah, ketika harga jual kapas menjanjikan tentu minat petani untuk menanam secara mandiri akan tinggi seperti menanam padi. 

Begitu juga dengan hasil kordinasi dengan Persiroda yang berencana membangun pabrik kapas di Karangasem. Menurut Siki Ngurah, jika membangun pabrik, minimal harus didukung sekitar 300 hektar luas tanam kapas. 

Di satu sisi cukup sulit bagi petani untuk menanam mandiri apalagi dengan kendala seperti bantuan yang tidak boleh diberikan berturut-turut kepada kelompok sehingga untuk mengejar 300 hektar itu sangat sulit terlebih bibit kapas yang biasa ditanam di Karangasem sudah tidak ada yang menjual lagi. 

"Kecuali Persiroda mau membeli kapas petani dengan harga yang bagus, atau Perseroda mau mengelontorkan dana untuk program kapas kepada petani kemungkinan hal itu bisa terwujud," ungkap mantam Kasid Damkar tersebut. 

Di pihak lain, pada akhir Desember 2024 lalu, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan juga sudah sempat mengadakan rapat teknis dengan mengundang OPD terkait seperti Diskoperindag, Persiroda, Brida hingga tim ahli Bupati untuk membahasan persoalan tersebut.