Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang terjadi di berbagai perusahaan besar seperti PT Sritex, Yamaha, PT Sanken, dan KFC menimbulkan dampak luas bagi ekonomi dan sosial di Indonesia. 

Ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian, yang menyebabkan peningkatan angka pengangguran dan penurunan daya beli masyarakat.

Prof. Dr. Ida Bagus Raka Suardana, SE., MM., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Undiknas Denpasar, menyoroti dampak besar dari fenomena ini. Menurutnya, peningkatan angka pengangguran akan memperburuk kondisi ekonomi nasional.

"Data dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka pada 2024 mencapai 5,32 persen, dan angka ini berpotensi meningkat akibat gelombang PHK yang terus berlangsung," ungkapnya, Senin (3/3/2025).

Ia menjelaskan bahwa sektor manufaktur menjadi salah satu yang paling terdampak akibat melemahnya permintaan global dan kenaikan biaya produksi. PT Sritex, misalnya, mengalami penurunan permintaan ekspor, yang berimbas pada pemangkasan jumlah tenaga kerja. 

Sektor elektronik dan otomotif, termasuk Yamaha dan PT Sanken, juga menghadapi tantangan serupa dengan penurunan produksi akibat lesunya pasar domestik dan global. Sementara itu, industri makanan cepat saji seperti KFC harus melakukan efisiensi operasional dengan menutup beberapa gerai karena penurunan daya beli konsumen.

Dampak dari PHK massal ini tidak hanya dirasakan oleh para pekerja, tetapi juga berimbas pada sektor ekonomi lainnya. Prof. Raka menegaskan bahwa konsumsi rumah tangga, yang merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi, mengalami kontraksi, sehingga memperlambat pergerakan sektor perdagangan, transportasi, dan jasa.

"Ketika daya beli masyarakat menurun, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergantung pada konsumsi harian juga akan mengalami penurunan pendapatan, menyebabkan efek domino terhadap ekonomi nasional," jelasnya.

Dari sisi sosial, meningkatnya angka pengangguran menimbulkan tekanan psikologis bagi pekerja yang terkena PHK. Ketidakpastian ekonomi berpotensi memicu peningkatan angka kemiskinan, kriminalitas, dan permasalahan sosial lainnya. 

Keluarga yang kehilangan sumber pendapatan utama mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, persaingan di dunia kerja menjadi semakin ketat karena jumlah pencari kerja terus meningkat, sementara lapangan pekerjaan yang tersedia semakin terbatas.

Pemerintah telah berupaya melakukan berbagai langkah mitigasi, seperti memberikan bantuan sosial, pelatihan kerja, serta insentif bagi industri agar tidak melakukan PHK lebih lanjut. Namun, menurut Prof. Raka, langkah-langkah ini masih belum cukup untuk menangani dampak luas yang terjadi.

"Diperlukan strategi jangka panjang yang lebih konkret, seperti pengembangan sektor ekonomi baru yang dapat menyerap tenaga kerja, pemberian insentif bagi investor untuk menciptakan lapangan pekerjaan, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja agar lebih adaptif terhadap perubahan industri," katanya.

Ia menegaskan bahwa gelombang PHK massal ini menjadi tantangan serius bagi stabilitas ekonomi dan sosial di Indonesia. Jika tidak diatasi dengan strategi yang tepat, dampaknya akan berkepanjangan dan menghambat pemulihan ekonomi nasional.

"Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sangat diperlukan agar kita bisa keluar dari situasi ini dan memastikan kesejahteraan sosial serta pertumbuhan ekonomi tetap terjaga," pungkasnya.