23 Persen Jalan di Bangli Rusak, Perbaikan Baru 5 Kilometer
beritabali/ist/23 Persen Jalan di Bangli Rusak, Perbaikan Baru 5 Kilometer.
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, BANGLI.
Kabupaten Bangli tercatat sebagai daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terkecil di Bali.
Namun, wilayah ini memiliki ruas jalan kabupaten cukup panjang, yakni mencapai 999 kilometer yang tersebar di empat kecamatan. Kondisi tersebut membuat peningkatan jalan harus dilakukan secara bertahap.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bangli, I Wayan Lega Suprapto, pada 7 September 2025 menyampaikan, dari total panjang ruas jalan kabupaten sepanjang 999 kilometer, sebanyak 77 persen dalam kondisi mantap, yakni baik dan sedang. Sementara sisanya, 23 persen, masuk kategori rusak ringan hingga berat.
"Untuk tahun 2025 peningkatan jalan di Kabupaten Bangli ada delapan paket, lima berupa pengerjaan hotmik dan tiga pengerjaan dengan DPT, dengan anggaran mencapai Rp11,7 miliar," jelasnya, Minggu (7/9/2025).
Peningkatan jalan ini dilakukan merata di empat kecamatan, sesuai kondisi dan kebutuhan. Prioritas perbaikan diberikan pada ruas jalan penghubung antar kecamatan, antar kabupaten, serta akses menuju pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, PUPR Bangli juga menyiapkan anggaran Rp3,5 miliar untuk pemeliharaan jalan yang seluruhnya bersumber dari APBD Bangli. Namun, dengan keterbatasan anggaran, dana Rp11,7 miliar hanya cukup memperbaiki jalan rusak sepanjang 5 kilometer.
Meski demikian, Lega Suprapto menegaskan pihaknya tidak akan menyerah. "Menyerah bukan pilihan. Dengan APBD yang minim, kami akan terus berusaha mengakomodir keluhan masyarakat, meskipun belum bisa ditangani secara maksimal," ujarnya.
Ia menambahkan, masyarakat diharapkan memahami bahwa semua perbaikan membutuhkan proses. Pemerintah memastikan seluruh ruas jalan rusak tetap akan ditangani dengan baik.
Ke depan, PUPR Bangli akan berupaya mencari sumber pendanaan tambahan, baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota lain melalui BKK atau DAK. "Dengan tambahan dana, berbagai keluhan masyarakat bisa ditangani," tutupnya.
Editor: Redaksi
Reporter: bbn/bgl
Iklan Sponsor