Mantan Perdana Menteri Australia, Paul Keating, menyebut rencana baru kesepakatan pertahanan trilateral, Australia, Inggris, dan Amerika Serikat (AUKUS) berdampak mengerikan.

Baru-baru ini, pemerintah Canberra mengumumkan berencana membeli lima kapal selam bertenaga nuklir dari Washington di bawah kesepakatan AUKUS.

Menurut Keating, Australia tak melihat secara jernih dan begitu saja mengikuti rencana AS dan Inggris.

Lebih lanjut, Keating mengatakan Australia memulai perjalanan yang berbahaya dan tak perlu karena desakan AS.

"Melibatkan negara [Australia] ke dalam kebijakan luar negeri yang salah dengan negara asing seperti AS dan Inggris adalah sesuatu yang tidak pantas," kata Keating pada Rabu (15/3), seperti dikutip AFP.

Ia juga mengatakan, tindakan tersebut bisa membawa "konsekuensi yang mematikan" jika Australia terjerat dalam konflik di masa depan.

"Pada akhirnya, sejarah akan menjadi hakim dari proyek ini, tetapi saya ingin nama saya tercatat dengan jelas di antara mereka yang mengatakan [rencana] itu kesalahan besar," kata Keating

Keating juga mengatakan militer Cina tak menimbulkan ancaman nyata.

"Apa gunanya Cina ingin menduduki Sydney dan Melbourne? Secara militer? Dan bisakah mereka melakukannya?" ujar eks PM asal Partai Buruh itu.

Ia kemudian berujar, "Pertanyaannya sangat bodoh, hampir tidak layak untuk dijawab."

Pernyataan Keating muncul usai Australia berencana membeli lima kapal selam nuklir dari AS.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengumumkan langsung pembelian tersebut saat konferensi pers bersama Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dan Presiden AS Joe Biden di California pada Senin.

Albanese menyebut rencana itu merupakan investasi terbesar dalam sejarah Australia. Ia juga menyampaikan ketiga negara sepakat membangun kapal bertenaga nuklir model baru dengan teknologi dari AS dan Inggris.

Menanggapi pengumuman baru itu, sejumlah negara ramai-ramai melayangkan kritik, termasuk Indonesia.

Dalam pernyataan resmi, Kementerian Luar Negeri Indonesia meminta Australia mematuhi kesepakatan non-proliferasi senjata nuklir dan Pengamanan Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA).

"Indonesia meminta Australia tetap konsisten memenuhi kewajibannya sesuai rezim non-proliferasi senjata nuklir dan IAEA Safeguards dan menyepakati mekanisme verifikasi oleh IAEA yang efektif, transparan dan tidak diskriminatif," demikian pernyataan Kemlu RI di Twitter, Selasa (14/3).

Cina dan Rusia juga turut melontarkan kritik soal AUKUS. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Wang Wenbin, menyebut AS, Inggris, dan Australia menapaki jalan yang keliru.

Sementara itu, juru bicara Kepresidenan Rusia, Dmitry Peskov, mempertanyakan soal proliferasi nuklir dan meminta transparansi khusus dari AUKUS.

Sejak awal terbentuk, AUKUS menjadi perbincangan karena membawa unsur kapal selam nuklir. Beberapa pihak menilai kesepakatan itu memicu ketegangan regional.

Para pengamat juga menganggap AS membentuk AUKUS untuk mengimbangi kekuatan Cina di kawasan Indo-Pasifik.(sumber: cnnindonesia.com)