Rezim Taliban melarang perempuan Afghanistan berkuliah atau menempuh pendidikan tinggi, sebuah langkah melanggar janji saat kelompok itu menguasai pemerintah pada 2021 lalu. Juru bicara Kementerian Pendidikan Tinggi Afghanistan mengatakan pemerintah Taliban telah menangguhkan pendidikan tinggi bagi seluruh perempuan di negara itu.

Pengumuman yang keluar pada Selasa (20/12) itu menuturkan keputusan tersebut dibuat melalui sebuah rapat kabinet dan akan segera berlaku. Keputusan ini menjadikan hak perempuan di Afghanistan kembali terkungkung sejak Taliban menggulingkan pemerintahan Presiden Ashraf Ghani dan kembali menguasai negara Asia Selatan itu pada Agustus 2021.

Sejak berkuasa, Taliban kembali mewajibkan perempuan Afghanistan mengenakan niqab dan hijab. Anak perempuan juga dilarang mengenyam pendidikan SMA sejak Maret lalu.

Perempuan Afghanistan masih sempat diizinkan berkuliah dengan kelas terpisah dari mahasiswa laki-laki sebelum aturan terbaru ini berlaku. Perempuan juga hanya boleh bekerja di bidang-bidang tertentu yang disepakati pemerintah.

Pada November, perempuan Afghanistan juga dilarang memasuki taman hiburan di Kabul karena pemerintah mengumumkan larangan bagi perempuan untuk dapat mengakses taman umum.

Kelompok pemerhati HAM seperti Human Rights Watch mengkritik keras larangan kuliah bagi perempuan ini dengan menganggap kebijakan itu "memalukan" dan melanggar hak perempuan meraih pendidikan.

"Setiap hari semakin jelas Taliban tidak menghormati hak-hak dasar orang Afghanistan, terutama perempuan," kata kelompok itu melalui pernyataan seperti dikutip CNN.

Amerika Serikat juga buka suara soal larangan kuliah ini dengan mengecam keras aturan itu.

"AS sangat mengutuk keputusan tak terbantahkan Taliban melarang perempuan mengenyam pendidikan universitas," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Ned Price.

Taliban secara historis memang kerap memperlakukan perempuan sebagai warga negara kelas bawah dan sasaran kekerasan hingga pernikahan paksa saat memimpin Afghanistan pada 1996-2001.

Setelah merebut kembali kekuasaan di Afghanistan tahun lalu, Taliban berusaha memproyeksikan citra rezim yang lebih moderat demi mendapatkan dukungan internasional. Salah satu janji mereka ialah lebih menghormati HAM, termasuk melindungi hak-hak perempuan dan anak perempuan.

Namun, kebijakan Taliban bertolak belakang dengan janji mereka itu. Taliban justru secara sistematis kembali menekan hak dan kebebasan mereka.(sumber: cnnindonesia.com)