Seorang ulama Arab Saudi dilaporkan melarikan diri dari negara usai melontarkan kritik kepada pemerintahan Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MbS).

Diberitakan Middle East Eye, ulama bernama Emad Al Moubayed mulanya dikabarkan hilang oleh halaman Twitter The Prisoners of Conscience setelah membuat unggahan berisi komentar terhadap pemerintah Saudi pekan lalu.

Status Twitter itu mengatakan tak ada kabar dari Al Moubayed sejak ia mengunggah video pada 1 Maret yang ditujukan pada Raja Salman, Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MbS), dan kepala hiburan kerajaan Turki Al Sheikh.

Ia saat itu mengkritik reformasi kerajaan baru-baru ini terkait industri hiburan. Al Moubayed menyarankan "mereka yang berkuasa" untuk "takut kepada Tuhan".

Al Moubayed juga menyatakan perubahan di Saudi belakangan ini "menghapus iman Islam". Komentar itu diduga merujuk pada perubahan di Saudi, salah satunya soal perizinan konser setelah sebelumnya dilarang.

Sehari kemudian yakni pada 2 Maret, video lain diunggah yang menampilkan Al Moubayed bicara ditemani selembar kertas yang berada tepat di depannya.

Video itu dirilis dengan pesan bahwa itu merupakan klarifikasi dari komentar yang dia buat sebelumnya.

Halaman The Prisoners of Conscience pun mengatakan video itu merupakan kali terakhir Al Moubayed memberikan kabar. Setelah video tersebut, sosoknya seolah hilang ditelan bumi.

Para aktivis pun ramai-ramai menyuarakan keprihatinan tentang keberadaan Al Moubayed. Mereka membuat tagar "WhereIsEmadMoubayed hingga menjadi trending pada Senin (6/3).

Namun, pada hari ini (7/3), halaman Twitter The Prisoners of Conscience melaporkan bahwa Al Moubayed telah meninggalkan Saudi.

"Dengan rahmat Tuhan, saya bisa meninggalkan tanah air dan tiba di negara yang aman, puji Tuhan," cuit halaman tersebut.

Middle East Eye sudah menghubungi Kedutaan Besar Saudi di Washington untuk dimintai tanggapan, namun hingga berita dipublikasi belum ada jawaban dari yang bersangkutan.

Selama beberapa tahun terakhir, Saudi memang kerap meredam opini publik terhadap pemerintahan.

Kerajaan menggunakan undang-undang kejahatan dunia maya untuk menjebloskan pelanggar ke penjara karena membuat unggahan online yang menghina penguasa maupun mengganggu ketertiban umum.

Komentar Al Moubayed sendiri diduga mengomentari kebijakan Riyadh yang belakangan melonggarkan pembatasan yang telah berlangsung selama beberapa dekade demi mendiversifikasikan ekonominya dan menggaet wisatawan.

Acara hiburan publik pun menjadi fitur utama kebijakan MbS dalam melakukan gebrakan tersebut.(sumber: cnnindonesia.com)