Pola Anggaran Belum Jelas, Pilkada Buleleng Terancam Ditunda

Senin, 28 Maret 2016 | 19:05 WITA

Pola Anggaran Belum Jelas, Pilkada Buleleng Terancam Ditunda

singaraya.com/bbn

DOWNLOAD APP BERITABALI.COM   

Beritabali.com, Singaraja. Belum ada kejelasan terkait pola penganggaran, membuat pelaksanaan Pilkada Buleleng terancam ditunda. walaupun Pemkab Buleleng bersama DPRD Buleleng telah menyetujui anggaran untuk Pilkada Buleleng diberikan sebesar Rp 42,7 milyar dalam dua tahun anggaran.
 
Jaminan hukum dan ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Buleleng 2017 menjadi ganjalan terlaksananya pesta demokrasi di Buleleng tersebut, sebab hingga saat ini belum ada titik temu untuk memastikan Jaminan hukum dan ketersediaan anggaran melalui penanda tanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), yang dipersyaratkan melalui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Peraturan Mendagri Nomor 51. Pelaksanaan Pilkada Buleleng 2017 terancam ditunda. 
 
Hal itu terungkap saat Anggota Komite I DPD RI Gede Pasek Suardika, Senin (28/3/2016) melakukan kunjungan kerja ke KPU Buleleng untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Pilkada Buleleng 2017.
 
Ketua Komisi Pemilhan Umum (KPU) Kabupaten Buleleng, Gede Suardana usai melakukan pertemuan dengan Anggota DPD RI Gede Pasek Suardika mengakui belum adanya kesepahaman pandangan terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dideadline akhir April mendatang.
 
“Pola penganggaran kami ingin satu tahun 2016, kami ingin NPHD semua tertuang di satu NPHD, sedangan pemerintah daerah menginginan pola penganggarannya dua dan juga NPHD nya dua kali, dan bagi kami NPHD dua kali dan pola penganggaran dua tahun itu sangat riskan, tidak ada kepastian hukum mengenai ketersediaan dana, karena kami berpandangan bahwa kepastian hukum ketersediaan anggaran itu sangat penting karena kami ingin memberikan rasa keadilan buat masyarakat, memberikan keadilan dan rasa nyaman juga terhadap seluruh peserta pemilu.
 
"Jangan sampai karena persoalan anggaran akan menjadi persoalan ditengah-tengah dan itu berdampak terhadap hukum yang sangat besar dan juga menghambat proses pembangunan di Buleleng, nah kami sudah mewanti dan kami sudah menyampaikan kepada pemerintah kabupaten Buleleng, jika sampai batas akhir 30 April 2016 tidak ada penanda tanganan NPHD karena belum ada titik temu ini, maka KPU akan memiliki kewenangan untuk menunda tahapan pilkada 2017,” ungkap Suardana.
 
Di sisi lain, upaya komunikasi terus dilakukan KPU Buleleng dengan Eksekutif dan Legeslatif dalam upaya kelancaran pelaksanaan Pilkada Buleleng 2017 sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan dan berdasarkan persyaratan Rancangan PKPU.
 
“Dalam waktu dekat kami sudah meminta kepala daerah untuk konsultasi kepada KPU RI, konsultasi ke BPK, Konsutasi ke Menteri Keuangan, konsultasi ke Mendagri soal pola pengaggaran itu sehingga kita memiliki pandangan yang sama, tetapi jika konsultasi tidak menemukan titik temu, tentu kami punya strategi dan punya langkah-langkah untuk bisa menyelesaikan persolan itu sehingga anggaran bisa tercapai ditahun 2016 ini dengan baik, sehingga tidak ada persoalan nantinya,” paparnya.
 
Terkait dengan belum siapnya Buleleng untuk mengelar hajatan Pilkada, Anggota DPD RI Gede Pasek Suardika mengakui tidak ada pihak yang diuntungkan bila pelaksanaan Pilkada Buleleng 2017 ditunda, namun hanya masalah anggaran semua dirugikan.
 
“Kalau ditunda semua rugi, nama baik Buleleng rugi, nama baik Bali juga rugi, karena ada satu kok, jadi sebenarnya tidak ada diuntungkan,Pemkab juga dirugikan, DPRD Buleleng juga, KPU Buleleng juga dirugikan tapi KPU Buleleng punya point lebih dia berani bersikap tegas, demi menjaga prinsip yang ada dikonstitusi kita, KPU itu bersikap nasional tetap mandiri, dia membuktikan dirinya jadinya,” tegas Pasek Suardika seperti dilansir singaraya.com.
 
Gede Pasek Suardika menjelaskan, anggaran yang diminta KPU Buleleng dari APBD merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh Eksekutif dan Legeslatif dan ketersediaan anggaran untuk Pilkada itu sangat penting untuk suksesnya pelaksanaan.
 
“Jangan diposisikan KPU ini meminta anggaran ke APBD seperti orang meminta-minta ke DPRD ataupun ke Bupati, tidak, posisinya adalah ketika KPU meminta anggaran ke daerah, itu adalah dalam rangka menjalankan tugas konstitusi agar tetap bisa mandiri, posisinya adalah DPRD Buleleng dengan Bupati Buleleng itu adalah itu berkewajiban, posisinya kewajiban ini bukan hak, karena uang itu adalah uang APBN yang dibawa ke daerah menjadi APBD disana itu dibebankan kewajiban daripada negara kepada mereka yang ada di DPRD Buleleng dan eksekutif untuk menganggarkan pelaksanaan demokrasi ini, nah KPU datang meminta itu, jadi bukanlah dalam posisi meminta belas kasian, tidak tapi ini dalam posisi yang setara dalam instrument ketata negaraan, jadi anggaran ini penting harus ada kepastian diawal, jangan ditunda, jangan dipersulit, jangan dibuat berpaket-paket lagi tapi langsung dalam satu paket kesepakatan politik yang menjadi instrument hukum,” papar Pasek Suardika.
 
Walaupun masih menjadi ganjalan yang berbuntut dengan tertundanya pelaksanaan Pilkada Buleleng 2017 mendatang, namun KPU Buleleng masih tetap melakukan langkah-langkah komunikasi sehingga pesta demokrasi dapat dilakukan sesuai dengan rencana pada 15 Pebruari 2017 mendatang.[bbn/singaraya.com] 


Senin, 28 Maret 2016 | 19:05 WITA


TAGS: pilkada buleleng



Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya: