DPRD Bali : Angkutan Online Harus Ikuti Aturan Dulu, Jangan Asal Demo

Kamis, 27 Oktober 2016 | 04:45 WITA

DPRD Bali : Angkutan Online Harus Ikuti Aturan Dulu, Jangan Asal Demo

bbn/ist

DOWNLOAD APP BERITABALI.COM    Males Baca?

Beritabali.com, Denpasar. Gabungan sopir transportasi online yang mengatasnamakan Paguyuban  Transportasi Online Bali (PTOB) mendemo Gubernur Bali dan DPRD Bali untuk mencabut SK Gubernur  Bali yang melarang operasional angkutan online Grab, Uber dan GoCar termasuk GoJek. Mereka  menggelar aksi damai di Wantilan Gedung DPRD Provinsi Bali, Rabu (26/10).
 
Terkait hal ini, anggota Komisi I DPRD Bali yang membidangi hukum, I Nyoman Oka Antara meminta  Pemprov Bali tetap tegas menerapkan aturan. Jangan asal didemo Gubernur kemudian harus  mengikuti apa yang diminta, tapi harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku. 
 
"Negara ini harus taat pada hukum, jika ada aturan harus ditegakan, yang melanggar harus  ditindak tegas. Jangan biarkan mengambang seperti. Di negara hukum ini jangan coba-coba  melanggar hukum," tegas Politisi asal Karangasem itu.
 
Pengurus DPD PDIP Bali itu juga mempertanyakan bagaimana dengan masyarakat (sopir transport  lokal) yang lain, karena semua tahapan diikuti sampai mengurus ijin. 
 
"Kenapa itu aplikasinya (Grab, Uber, GoCar) tidak mau mengikuti aturan sehingga sopirnya merasa dirugikan. Intinya mereka (aplikasi online) jika mengikuti aturan hukum baru bisa menuntut bisa beroperasi secara legal. Jadi gak harus berdemo seperti ini," sentilnya.
 
Pemecahan polemik angkutan online menurutnya Gubernur harus bertindak tegas dengan memblokir  aplikasi tersebut. Mengingat aparat tidak akan mengenakan razia jika tidak melanggar. 
 
"Jangan salahkan aparat, jika melanggar harus ditindak. Jangan juga salahkan undang-undang.  Tapi jika sudah diblokir tidak lagi perlu ditilang. Gubernur harus tegas. Jangan memainkan  aturan hukum seperti ini. Sekarang gubernur tidak mungkin mencabut SK dengan bertindak melawan  hukum. Gubernur dan DPRD khan gak mungkin membuat keputusan melanggar hukum. Kita lihatlah kalo mereka memenuhi aturan khan tidak ada yang melarang. Tapi sekarang khan tidak mau memenuhi  PM32," jelasnya.
 
Sebelumnya diketahui, massa transport lokal se-Bali juga sempat turun berdemo meminta ketegasan Pemprov Bali mengusir sekaligus memblokir aplikasi angkutan online, khususnya Grab, Uber dan  GoCar di Bali, Rabu (28/9). 
 
Karena dengan berlakunya Peraturan Menteri (PM) Perhubungan No.32/2016 yang efektif mulai 1  Oktober, tidak ada satupun angkutan online berbasis GrabCar, Uber Taxi dan GoCar di Bali yang  memenuhi persyaratan operasional angkutan online.[bbn/rls/psk] 


Kamis, 27 Oktober 2016 | 04:45 WITA


TAGS: taksi online bali dilarang




Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya: