Wagub Minta Penyaluran BKK Diawasi

Kamis, 13 Juli 2017 | 17:40 WITA

 Wagub Minta Penyaluran BKK Diawasi

ist

DOWNLOAD APP BERITABALI.COM   

Beritabali.com, Tabanan. Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta meminta penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk Desa Pakraman, Subak, dan Subak Abian mendapat pegawasan. 
 
Dalam sosialisasi BKK Desa Pekraman, Subak dan Subak Abian Tahun 2017 di Kabupaten Tabanan yang diselenggarakan di Wantilan Desa Adat Bedha Desa Bongan, Tabanan Kamis (13/7), Sudikerta menyampaikan agar dana BKK jangan sampai disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak jelas, karena ini bersumber dari dana APBD untuk pembangunan, jadi harus dipertanggungjawabkan dengan baik. 
 
Kucuran Dana BKK diharapkan dapat memberikan stimulan kepada Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian di Bali terutama dalam menjaga ‘ajeg Bali’, melaksanakan unsur-unsur Tri Hita Karana. 
 
“Kita di Bali tidak punya sumber daya alam. Kita hanya punya adat dan budaya sebagai daya tarik utama pariwisata. Untuk itu adat dan budaya harus kita jaga, dana BKK ini saya harapkan dapat digunakan secara tepat. Buat perencanaan yang matang, laksanakan sesuai prosedur dan awasi pelaksanaan serta pelaporannya,“ tuturnya. 
 
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali Ketut Lihadnyana yang diwakilkan oleh Kepala Bidang Pembangunana Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Made Redy Yuliarmawan dalam arahannya kepada para perangkat desa menyampaikan bahwa total Dana BKK yang diturunkan untuk Kabupaten Tabanan meliputi 348 Desa Pakraman, 228 Subak Basah dan 171 Subak Abian sebesar Rp. 89.550.000.000. BKK untuk Desa Pakraman sebesar Rp. 200.000.000, dipergunakan antara lain untuk  operasional  maksimal 10% atau  sebesar Rp. 20.000.000 dengan rincian; untuk Desa Pakraman sebesar Rp. 19.000.000 dan untuk Pemerintah Desa sebesar Rp. 1.000.000.  Selain itu, dana BKK juga dipergunakan untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM maksimal  5% atau sebesar Rp. 10.000.000  meliputi; Pesraman Desa, Pembinaan Serati Banten dan Pembinaan Pesantian. Sedangkan alokasi anggaran untuk parahyangan  dan palemahan disesuaikan dengan skala prioritas dan kebutuhan desa pakraman setempat. 
 
Sedangkan dana BKK untuk Subak Basah dan Subak Abian Sebesar Rp. 50.000.000 digunakan antara Lain; untuk  operasional  maksimal 10% atau sebesar Rp. 5.000.000 dan Untuk Pemerintah Desa sebesar Rp. 1.000.000, pengalokasian untuk parahyangan dan palemahan disesuaikan dengan skala prioritas dan kebutuhan subak setempat. [rls/prov/wrt]


Kamis, 13 Juli 2017 | 17:40 WITA


TAGS: BKK wagub



Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya:

 

HASIL SEMENTARA SIMULASI POLLING PEMILIHAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI 2018-2023
    • I Wayan Koster dan Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati
    • Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra dan I Ketut Sudikerta
    • Total responden sampai saat ini: 811