Menteri Susi: Eksploitasi Hasil Alam yang Benar, Menjaga Keberlanjutan

Sabtu, 02 Juni 2018 | 13:45 WITA

Menteri Susi: Eksploitasi Hasil Alam yang Benar, Menjaga Keberlanjutan

beritabali.com/ist

DOWNLOAD APP BERITABALI.COM   

Beritabali.com,Badung. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menekankan prinsip keberlanjutan dalam kebijakan penangkapan ikan tuna di Indonesia agar tetap lestari dan terus dimanfaatkan bagi semua nelayan baik yang menggunakan perahu kecil hingga kapal besar. 
 

Hal tersebut dikatakannya saat penutupan Bali Tuna Conference ke-3 di Kuta, Badung pada Jumat (1/6). Lebih lanjut, ia menyebutkan dengan menjaga laut, maka semua akan kita dapat. Dengan arti lain, Susi menerapkan prinsip keberlanjutan, keberlangsungan ikan sebagai sumber tangkapan akan tetap ada dan banyak sehingga cukup dengan kebutuhan industri.
 
"Jika laut dijaga, maka semua kita dapatkan, untuk itu ekspoitasi hasil alam yang benar adalah dengan menjaga keberlanjutan," ujarnya.
 
Disamping keberlanjutan, adapun poin penting yang dibahas dalam konferensi tersebut adalah pemerataan tangkapan tuna bagi semua nelayan Indonesia baik yang menggunakan perahu kecil skala 2 meter hingga kapal besar dengan panjang 20 meter. Lewat pemerataan, kata dia kesejahteraan nelayan akan tercapai. Hal ini menurutnya penting sebagai bangsa yang berdaulat dan negara maritim yang luas untuk menggenjot potensi tangkapan ikan tuna dan meningkatkan konsumsi ikan nasional di pemerintahan dari 36 Kg tahun menjadi 46 kg dan tahun depan ditargetkan sebesar 50 kg.
 
Selain itu penerapan standar sertifikasi tangkapan dan aturan HAM para tenaga tangkap ikan pada industri juga menjadi bahasan yang penting untuk disepakati bersama. Acuan ini diperlukan agar harga tangkapan ikan tuna di Indonesia bisa dibeli dengan harga premium dan sebagai pertimbangan pasar tuna terbesar yaitu Eropa untuk menurunkan tarif biaya impor.
 
Hal ini dibuktikan dalam konferensi itu juga diluncurkan Interim Harvest Strategy Framework, sertifikat Marine Stewardship Council dan Joint Commitment antara Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Asosiasi International Pole and Line Foundation (IPNLF). Pembeli produk tuna di pasar global yang tergabung dalam IPNLF ini akan membeli produk tuna dengan harga premium. Skema kerja sama dengan MSC dan asosiasi perikanan tuna yang didukung IPNLF ini tidak dipungut biaya untuk mendapatkan sertifikat tersebut.
 

"Pemerintah membangun skema kerja sama dengan MSC dan Asosiasi perikanan tuna yang didukung oleh IPNLF sehingga tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan sertifikat tersebut," ungkap Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Zulfikar Mochtar.
 
Zulficar meminta kepada pengusaha agar tangkapan ikan tuna harus memperhatikan keberlanjutan (sustainability) untuk kelangsungan sumber daya tuna, ketertelusuran (traceability) untuk dapat mencegah IUU Fishing dan akuntabilitas (accountability) dimana pemanfataan tuna harus sesuai dengan prinsip pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab.
 
Data resmi FAO melalui SOFIA pada tahun 2016 terdapat 7,7 juta metrik ton tuna dan spesies seperti tuna ditangkap di seluruh dunia. Di tahun yang sama Indonesia berhasil memasok lebih dari 16% total produksi dunia dengan rata-rata produksi tuna, cakalang dan tongkol Indonesia mencapai lebih dari 1,2 juta ton per tahun. Sedangkan volume ekspor tuna Indonesia mencapai 198.131 ton dengan nilai 659,99 juta USD pada tahun 2017. (bbn/rob)


Sabtu, 02 Juni 2018 | 13:45 WITA


TAGS: Menteri Susi Keberlanjutan Ikan Tuna Tangkap



Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya: