Kena Aroma Busuk Sampah, Warga Banjar Peh Tuntut Kompensasi Keberadaan TPA

Senin, 30 Juli 2018 | 09:10 WITA

Kena Aroma Busuk Sampah, Warga Banjar Peh Tuntut Kompensasi Keberadaan TPA

beritabali.com/ist

DOWNLOAD APP BERITABALI.COM   

Beritabali.com, Jembrana. Pascapemblokiran pintu gerbang TPA di Banjar Peh, Desa Kaliakah, Negara oleh warga banjar setempat, Sabtu (28/7) akhirnya kembali dibuka dengan pengamanan dari pihak kepolisian setempat setelah bernegosiasi dengan tuntutan kompensasi agar tidak hanya dampak terkena aroma busuk sampah.
 

Negosiasi yang dilakukan antara perwakilan warga dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jembrana menyepakati beberapa poin kompensasi. Sebelumnya, salah seorang tokoh Banjar Peh, I Ketut Witamayasa saat ditemui Minggu (29/7) mengaku saat negosiasi di rumah  Anggota DPRD Provinsi Bali, I Nengah Tamba yang dihadirinya bersama lima orang warga lainnya serta Perbekel Kaliakah, I Made Bagiarta dan Kadis LH serta Bidang Bina Marga tersebut, perwakilan warga telah menyampaikan sejumlah tuntutan. 
 
Diantaranya menuntut agar jalan sejauh 1,5 km di depan TPA Peh di perbaiki dan kualitasnya harus kuat karena setiap hari akan dilalui truk. Kedua, jaminan kesehatan warga sekitar TPA, akses air bersih dan penanganan sampah agar tidak bertambah serta pengolahan limbah dari TPA agara tidak mencemari lingkungan. 
 
Dalam pertemuan tersebut, dijanjikan jalan yang hampir sepuluh tahun rusak itu akan diperbaiki dan penyambungan air PDAM ke rumah warga Peh. Sedangkan tawaran safari kesehatan rutin untuk kesehatan warga sekitar TPA Peh ditolak karena dinilai tidak efektif. Mereka meminta agar bisa diberikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain itu, terkait penanganan sampah di TPA Peh, warga juga diprioritaskan untuk pembangunan TPS 3R di TPA Peh. 
 
“Kami minta perekrutan tenaga di TPS 3R juga dari warga sekitar, sehingga warga tidak hanya dapat aroma busuknya saja” ujarnya. 
 
Kendati emosi warga yang keberatan dengan keberadaan TPA Peh ini telah mereda, namun warga belum puas karena belum bertemu dengan Bupati Jembrana, I Putu Artha. Sementara itu, I Made Kembang Hartawan mengakui persoalan sampah sudah menjadi persoalan di Jembrana. Pemda menurutnya telah berupaya memotivasi hingga memberi contoh pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. 
 
“Persoalan sampah harus diselesaikan menyeluruh, tidak bisa sendiri tapi oleh seluruh warga mulai dari rumah tangga,” ungkapnya.
 

Cara yang kini tengah dikembangkan adalah dengan Bank Sampah di setiap desa serta pemilahan dan pemanfaatan sampah di perkotaan, sehingga pada tahun 2019 semua desa wajib untuk menganggarkan. Ia melihat selama ini sampah dari hulu baik itu yang dihasilkan rumah tangga dan pasar bercampur aduk langsung ke TPA. 
 
“TPA Peh pernah dilirik investor listrik gas metan, tapi ditinggal karena sampahnya masih bercampur. Perluasan zona aktifnya juga sudah gagal,” ungkapnya. 
 
Ia juga menyebut keberadaan TPA Peh sudah sesuai masterplan tata wilayah seharusnya tidak boleh dibangun pemukiman sehingga tidak mengganggu kesehatan. Di sekitar TPA memang sebenarnya diperuntukan untuk kawasan pertanian. “Saya akan kordinasikan dengan seluruh OPD dan karena saya bukan top leader jelas akan saya sampaikan ke Pak Bupati” tutupnya. (bbn/Jim/rob)


Senin, 30 Juli 2018 | 09:10 WITA


TAGS: TPA Peh Warga Tuntut Kompensasi Jembrana



Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya: