Belanja Pemerintah Lebih Besar Agar Tidak Menjadi Beban di Masa Depan

Jumat, 10 Agustus 2018 | 09:55 WITA

Belanja Pemerintah Lebih Besar Agar Tidak Menjadi Beban di Masa Depan

beritabali.com/ist

DOWNLOAD APP BERITABALI.COM   

Beritabali.com,Denpasar. Pemerintah mengakselerasi pembangunan dengan alternatif kebijakan pembiayaan negara melalui utang yang tidak hanya didasari kondisi belanja pemerintah lebih besar dibanding penerimaan, namun juga untuk menjaga momentum pembangunan di beberapa sektor prioritas, yakni infrastruktur dan sumber daya manusia.
 

“Belanja prioritas pemerintah yang cukup besar harus dilakukan pada periode sekarang dan tidak dapat ditunda. Jika ditunda, dikhawatirkan akan membuat beban yang lebih besar di masa-masa yang akan datang,” ujar Kepala Subdirektorat Hubungan Investor Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementrian Keuangan (Kemenkeu) I Gede Yuddy Hendranata , Kamis (9/8) di Denpasar.
 
Lebih lanjut ia menjelaskan agar utang memberikan nilai tambah, pemerintah mengatur komposisi belanja dalam APBN. Dengan prinsip, bahwa setiap kali penambahan kapasitas APBN yang diperoleh dari utang, harus bisa menghasilkan hal yang produktif untuk peningkatan kapasitas ekonomi. Tentunya, akan membuat kemampuan negara dalam membayar utang akan lebih kuat lagi. 
 
Sementara salah satu instrumen pembiayaan pemerintah adalah melalui investasi Surat Berharga Ritel (Saving Bonds Ritel/SBR). SBR, kata Yuddy dinilai lebih menguntungkan dan sangat minim resiko karena kupon dan pokok dijamin oleh UU No 24 Tahun 2002 juga turut serta berkontribusi mendukung pembiayaan pembangunan nasional.
 
Ia mengatakan SBR merupakan obligasi yang tidak bisa diperdagangkan, sehingga memiliki tenor yang lebih singkat serta dengan target pasar adalah individu masyarakat biasa bukan institusi.
 

Dia menjelaskan pembayaran kupon dilakukan tiap bulan dengan mengikuti perkembangan BI 7-Day Reverse Repo Rate dan jaminan kupon minimal (floor) sampai dengan jatuh tempo serta Early redemption tanpa dikenakan redemption tanpa cost oleh Pemerintah. Kupon tersebut, lanjutnya dapat dijaminkan pada pihak lain. Selain itu keuntuangan lain, menurutnya adalah kemudahan akses, pembelian dan pengajuan pelunasan sebelum jatuh tempo Early redemption dilakukan melalui sistem elektronik (On line).
 
Sedangkan jika dilihat dari resiko SBR menurut dirinya, sangat minim. Mulai itu dari, Resiko gagal bayar, SBR bebas resiko gagal bayar dan resiko tingkat bunga SBR bebas resiko tingkat bunga. "Nilai pokok tidak berubah, kuponnya mengembang mengikuti BI 7-Day Reverse Repo Rate dan memiliki floor rate sampai jatuh tempo selanjutnya, Resiko likuiditas SBR tidak Likuid karena tidak diperdagangkan namun terdapat fasilitas early redemption investor diharapkan melakukan diversifikasi," jelasnya. (bbn/aga/rob)


Jumat, 10 Agustus 2018 | 09:55 WITA


TAGS: Belanja Pemerintah SBR Kemenkeu



Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya: