Persoalan Tanah di Bali Terdapat Kekhususan Terkait Lahan Milik Desa Adat

Sabtu, 11 Agustus 2018 | 23:05 WITA

Persoalan Tanah di Bali Terdapat Kekhususan Terkait Lahan Milik Desa Adat

beritabali.com/ist

DOWNLOAD APP BERITABALI.COM   

Beritabali.com,Denpasar. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Indra yang sebelumnya juga sempat menjabat Kepala Biro Aset Setda Provinsi Bali mengakui persoalan tanah di Bali terdapat kekhususan terkait adanya kepemilikan lahan oleh desa adat atau pengempon pura. 
 

Namun menurutnya berkat adanya perubahan peraturan saat ini desa adat maupun pengempon pura sudah bisa menjadi subyek kepemilikan lahan sehingga kepemilikan bisa sah secara hukum. Hal tersebut disebutkannya mewakili Gubernur Bali saat menghadiri acara Pisah Sambut Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali d Harris Hotel, Sunset Road, Denpasar, Jumat (10/8) malam. Lebih jauh Dewa Indra berharap kerjasama yang sudah terbangun dengan baik sebelumnya, bisa terus dilanjutkan oleh pimpinan BPN yang baru. 
 
Ia juga mengapresiasi mekanisme kerja, koordinasi dan peran serta Badan Pertanahan Negara Provinsi Bali (BPN) yang meningkat signifikan dibandingkan kinerjanya di masa lampau, sehingga pencatatan dan legalisasi tanah di Bali baik kepemilikan secara pribadi maupun pemerintah daerah terealisasi dengan baik. 
 
"Koordinasi dan Komunikasi sangat baik. Pelayanan BPN meningkat baik, sangat signifikan terutama terkait pelayanan publik, dulu kita tau sendiri bagaimana image BPN di mata masyarakat. Saat ini begitu banyak kemudahan yang kita temui, termasuk pemerintah daerah dalam menangani kepemilikan lahan daerah. Ini mungkin berkat kepemimpinan yang baik, karena saya percaya leadership paling dominan mempengaruhi kinerja organisasi. Kepemimpinan yang dinamis akan melahirkan organisasi yang dinamis, kepemimpinan yang komunikatif akan melahirkan organisasi yang dinamis, kepemimpinan yang melempem akan melahirkan organisasi yang melempem pula," cetus Dewa Indra. 
 
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Jaya SH., MM yang menjabat dari tahun 2016 mendapat promosi jabatan untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta. Dan jabatan yang ditinggalkannya akan diisi oleh kepala kantor yang baru yakni Rudi Rubijaya SP., M. Si. 
 

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Jaya SH., MM saat memberikan kesan dan pesan menyampaikan kepindahannya ke Provinsi DKI Jakarta merupakan promosi jabatan yang ke 17 yang sudah dilaluinya selama memegang jabatan. Ia pun menyampaikan ucapan terimakasih atas keberhasilan melaksanakan tugas-tugas selama Ia menjabat di Bali yang tak terlepas dari kerjasama seluruh instansi lintas sektoral. 
 
"Tanpa bantuan pihak eksternal, BPN mungkin tidak akan mampu merampungkan tugas-tugas sendiri. Dari target yang ada tahun 2017, hanya tersisa sekitar 450 ribu bidang tanah yang belum terdaftar. Selanjutnya target tahun 2019 bisa selesai semuanya, sehingga Bali menjadi Provinsi pertama yang seluruh lahannya tercatat dan terdaftar," ujarnya.
 
Jaya seraya menjelaskan pentingnya pencatatan seluruh kepemilikan lahan bagi pemerintah daerah walau ada yang belum bersertifikat guna optimalisasi pajak, penataan tata ruang dan pemanfaatan sebagainya. (bbn/rlspemprov/rob)


Sabtu, 11 Agustus 2018 | 23:05 WITA


TAGS: Persoalan Tanah di Bali Khusus Lahan Milik Desa Adat BPN Sekda Dewa Indra



Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya: