Dibalik Konflik Internal Yayasan Dwijendra

Tujuan Awal Yayasan Dwijendra: Beri Penerangan Agama Hindu, Sastra, dan Budaya Bali

Minggu, 02 Desember 2018 | 14:00 WITA

Tujuan Awal Yayasan Dwijendra: Beri Penerangan Agama Hindu, Sastra, dan Budaya Bali

beritabali.com/ist

DOWNLOAD APP BERITABALI.COM   

Beritabali.com,Denpasar. Sejarah awal berdirinya Dwijendra sebagai institusi pendidikan pertama kali di Bali ternyata bertujuan untuk memberikan penerangan terkait agama Hindu, Kebudayaan, dan Kesusastraan Bali.
 

Ketua Yayasan Dwijendra, MS Chandra Jaya belum lama ini menjelaskan, dari awal terbentuknya Yayasan Dwijendra pada 28 Januari 1953 dengan akta pendirian Nomor I Tahun 1953 oleh Ida Bagus Ketut Turus, Sekretaris Daerah Bali, serta merangkap Notaris. Saat itu telah berdiri sekolah pertama yaitu sekolah SMP pada tahun 1953.
 
 
Adapun pendiri pada tahun 1953 tersebut terdiri dari Ida Bagus Wayan Gde yang juga sebagai Kepala sekolah rakyat di Sanur, Denpasar, Putu Serangan berprofesi sebagai pegawai Pemprov Bali di bagian keuangan, selanjutnya pendiri lainnya, I Wayan Retra selaku Kepala sekolah Rakyat Penatih yang tinggal di Kesiman. "Mereka adalah pendiri Yayasan Dwijendra yang pertama pada 1953," ujarnya.
 
Dalam perkembangan kurun waktu, pada tahun 1970 Ida Bagus Wayan Gde yang pada saat itu telah merasa kurang sehat kondisinya. Sehingga, pada tahun 1982 dibuatlah akte notaris, yaitu akte pendirian Yayasan Dwijendra yang kedua dengan nomor 183 tanggal 26 Oktober 1982. 
 
"Akta ini juga merupakan akta pendirian yayasan melanjutkan akta pendirian yang pertama. Jika yang terdahulu, pendirian yayasan sebanyak 3 orang, sedangkan untuk akta pendirian yayasan yang kedua dengan nomor 183 ini pendirinya ada sebanyak 5 orang antara lain, I Wayan Retra, I Putu Serangan, I Made Anom, Cilik dan yang kelima I Ketut Manra serta minus nama Ida Bagus Wayan Gde. Jika digabungkan kedua akta pendirian ini cikal bakalnya bertambah jadi 6 orang," paparnya.
 
Menurutnya, dari beberapa sumber yang ia dengar, nama Made Anom sudah sejak 1953 disebut ikut bergabung dalam memajukan Dwijendra. Selanjutnya tahun 1993  kepengurusan Yayasan kemudian diserahkan kepada I Gede Sura dan kawan-kawan dengan akta notaria 85 tanggal 28 Desember 1993. 
 
Akta ini hanya mengatur akta pergantian pengurusan, sedangkan untuk akta pendirian tetap ada dua akta sebelumnya. Hanya, kata dia, pengurusnya saja yang berubah dimana Ketuanya adalah, I Gede Sura. Kemudian, tahun 2004 Gede Sura merasa tidak mampu lagi melanjutkan kepengurusannya, maka pihaknya menyerahkan kepada pengurus selanjutnya yang terdiri dari ada MS Candra, Ida Bagus Gde Wiana, Narendra, dr. Diana, Abdi Negara dan Satya Negara selama 11 tahun sebenarnya mulai dari tahun 1993 hingga 2004.
 
"Selama 11 tahun sebetulnya, pendiri yayasan yang pertama dan kedua tidak pernah ikut dalam ke pengurusan. Jadi saya, pertama kali mencari Pak Sura karena ada kemelut di Dwijendra, pada saat itu dalam kesempatan tersebut Pak Sura menyatakan, sudah tidak sanggup lagi  untuk meneruskan kepengurusan di Yayasan Dwijendra maka dirinya mengatakan pada saat itu, sudah menyatakan ketidaksanggupan untuk melanjutkan kepengurusan," ucapnya.
 
Lahirnya kepengurusan Yayasan baru yaitu atas nama MS Candra, dr. Diana, Narendra, Putu Diatmikawati dan ibu Beji pada tahun 2004. Maka, keluarlah pergantian pengurus dari Bapak Sura ke anak-anak para pendirinya ini dengan akte Notaris No 21 tertanggal 24 November 2004. Dimana Ketuanya pada saat itu adalah Ida Bagus Gde Wiana yang merupakan cucu dari Ida Bagus Yang Gde dengan wakilnya, MS Candra yang juga menantu dari pendiri sebelumnya, I Made Anom. 
 
Sedangkan Bendahara waktu itu adalah Ibu Beji yang merupakan Putri dari Guru Retra, pengawas Setia Negara yang merupakan anak Pak Cilik, Ida Ayu Ratna istri dari Ida Bagus Gde wiana. Sebagai pembina yayasan, pihaknya mencantumkan 5 nama yakni, pertama Ida Bagus Alit Sudarma, Ayah dari Ida Bagus Alit Sudarma, dr. I Nyoman Diana, I Gede Narendra, I Wayan Abdi Negara dan Ida Bagus Sedawa. 
 
Ketika itu, jabatan pembina, pengurus dan pengawas adalah masing-masing mewakili 6 orang pendiri. Sedangkan untuk anak dari I Putu Serangan bernama Ketut Mandra tidak dimasukan ke dalam akta kepengurusan Nomor 2 pada 2004 karena tinggal di luar Bali. 
 

Terkait dengan adanya perubahan UU yayasan No 16 tahun 2001 dan UU Yayasan tentang yayasan yang selanjutnya dirubah UU 2008 tahun 2004. Akibatnya semua yayasan yang sudah didirikan terlebih dahulu harus merubah anggaran dasar disesuaikan dengan UU tentang yayasan No 16 tahun 2001 dan UU 28 tahun 2004. Maka lahirlah akta baru dengan akta notaris Nomor 18 tanggal 23 September 2008 yang masih menyebut IB Gde Wiana sebagai Ketua Yayasan.
 
Langkah berikut, pihaknya menghubungi dr. Karota untuk persoalan penyesuaian aturan Yayasan. Dalam kesempatan tersebut dr. Karota menyampaikan tidak akan ikut jika harus mengeluarkan uang. Hal ini juga senada diungkapkan dr Muliadi atas hal yang sama.
 
"Pada saat itu, tetap tidak menyurutkan saya untuk memasukkan nama para pendiri. Tentu organ yayasan secara otomatis yang disebut pendiri dengan 6 orang itu selanjutnya ditetapkan menjadi pembina yayasan," pungkasnya. (bbn/aga/rob)


Minggu, 02 Desember 2018 | 14:00 WITA


TAGS: Yayasan Dwijendra bali sejarah



Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya: