FGD Arak Bali (9), Selain Perkuat Legalitas, Juga Perlu Dibuat Koperasi Petani Arak Bali

Jumat, 26 Juli 2019 | 06:00 WITA

FGD Arak Bali (9), Selain Perkuat Legalitas, Juga Perlu Dibuat Koperasi Petani Arak Bali

beritabali.com/ist

DOWNLOAD APP BERITABALI.COM   

Beritabali.com, Denpasar. Untuk memberdayakan petani Arak Bali agar hasil produksinya mempunyai nilai ekonomi, perlu diatur dan ditetapkan bahwa produk petani Arak Bali adalah merupakan bahan baku dari Industri Mikol Golongan C yang berbahan dasar arak, sehingga petani akan berproduksi atas pesanan Industri.
 

Perlu dibuat aturan agar Industri Mikol Golongan C menyerap semua hasil arak petani dengan membuat perjanjian kerjasama. Juga Perlu dibuatkan Koperasi Petani Arak sebagai wadah untuk bekerjasama dengan Perusahaan Mikol. 
 
Karena semua perusahaan yang berstatus IUI tidak menggunakan bahan dasar arak, sedangkan 11 perusahaan yang status TDI menggunakan bahan dasar Arak, maka Pemerintah Bali perlu memperjuangkan agar perusahan yang berstatus TDI dirubah menjadi IUI dan memperbesar kuota produksinya.
 
Demikian poin-poin kesimpulan Focus Group Discussion (FGD) Arak Bali Berbasis Pemberdayaan Petani, yang digelar organisasi masyarakat Swastika Bali pada Kamis (18/7) di Wiswa Sabha, kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar. 
 
Ketua Umum Swastika Bali, Drs I Wayan Bagiarta Negara Apt MM, mengatakan, setelah mendengar masukan dari berbagai pihak, kedepan pihaknya akan mendorong arak Bali sebagai ikon Bali, sebagai produk lokal Bali. 
 
Perijinan produksi dan distribusi arak Bali, kata Bagiarta, saat ini masih tersangkut Keputusan Presiden Tahun 2007 yang menyatakan arak Bali masuk Daftar Negatif Investasi. Sebelum adanya Kepres itu, sudah ada 11 perusahaan yang mempunyai ijin produksi minuman alkohol di Bali.
 

"Kita akan mendorong Gubernur Bali Wayan Koster, supaya ijin-ijin yang diterbitkan di daerah diterbitkan menjadi ijin nasonal, sehingga produskinya (arak Bali) bisa dikembangkan sesuai kebutuhan pariwisata. Setelah Tanda Daftar Industri (TDI) Mikol diubah menjadi Izin Usaha Industri (IUI) Mikol, maka produksi arak Bali menjadi legal sehingga mampu menyerap hasil petani arak di Bali dan  bisa diedarkan. Kalau petani (arak Bali) sudah jelas tidak alan bisa mendapat ijin," ujarnya. 
 
Tindakan nyata keberpihakan kepada petani arak Bali antara lain dengan memberi alat produksi kepada kelompok  petani, sehingga dengan mesin yang standar maka akan dihasilan produk arak Bali standar yang tidak berbahaya. Diharapkan setelah TDI menjadi IUI  maka akan bisa menyerap hasil petani yakni berupa bahan baku arak, kemudian bisa secara legal didistribusikan untuk kebutuhan pariwisata bali. 
 
"Agar ada Pergub atau Perda yang mengharuskan setiap pelaku usaha di Bali diwajibkan untuk menyediakan produk lokal Bali dalam hal ini arak Bali, sehingga proses produksi arak Bali bisa disalurkan secara masif agar berdampak kepada petani, sehingga pemberdayaan petani arak Bali bisa ditingkatkan," ujarnya.[bbn/rls/psk]


Jumat, 26 Juli 2019 | 06:00 WITA


TAGS: FGD Arak Bali Koperasi Petani Arak



Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya: