Beritabali.com, Tabanan. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan Ngurah Supanji mendorong Desa Pakraman di Tabanan untuk membuat perarem (aturan) larangan pementasan joged bumbung porno. Langkah tersebut sebagai bagian dari upaya untuk mengembalikan joged bumbung ke khaidah seni tari aslinya.

Supanji berharap pihak kepolisian juga membantu melakukan pengawasan terhadap keberadaan joged porno. "Mendorong kepedulian pihak kepolisian dalam upaya mengawasi pornografi dan porno aksi. Karena yang kena sanksi nantinya adalah  penari, sekaa, pengibing, pengunduh dan yang  nanggap”, jelas Supanji dalam rilis yang diterima redaksi pada Minggu (11/3).

Menurut Supanji, joged bumbung awalnya adalah tari pergaulan. Joged terus berkembang hingga banyak yang kemudian mulai keluar dari pakem-pakemnya dan bahkan banyak yang mengarah ke porno. “Tarian ini tidak lagi memberikan pendidikan, tidak lagi memberikan tuntunan moral. Justru malah merusak moral, karena sudah melanggar dharmaning sesolahan”, kata Supanji.

Supanji mengakui keberadaan joged porno telah menyebabkan persepsi terhadap tari joged menjadi negatif. “Begitu gencarnya hujatan kebencian baik di dunia nyata dan media sosial. Mengingat, banyak sekali bergeliat joged-joged porno” ujar Supanji.[bbn/rls/mul]