Langkah antisipatif diambil Pemkab Jembrana guna menanggulangi penyebaran covid-19. Kendati saat ini belum ditemukan pasien positif covid, namun kewaspadaan terus ditingkatkan. 

[pilihan-redaksi]
Diantaranya lewat kebijakan penambahan ruang isolasi di RSU Negara untuk merawat pasien positif maupun PDP corona. Selain itu, tenaga medis sebagai garda terdepan menghadapi juga diberikan reward dalam bentuk insentif. Hal itu bentuk apresiasi pemerintah daerah atas kerja keras dan perjuangan tenaga medis sekaligus paparan resiko sebagai petugas terdepan. 

Termasuk memfasilitasi penginapan bagi petugas medis yang rumahnya jauh dari RSU Negara yang saat ini ditunjuk sebagai Rumah Sakit Rujukan .

“Ini langkah antisipasi kita menghadapi corona. Kita siapkan terlebih dahulu jangan sampai menunggu kasus makin banyak,“ ujar Bupati Artha saat memimpin rapat tanggap corona bersama pimpinan OPD Jembrana, Senin ( 30/3).

Menariknya , rapat yang juga dihadiri Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, Sekda I Made Sudiada, berlangsung di tempat terbuka (halaman belakang Kantor Bupati Jembrana). Rapat dimulai  tepat pukul 11.00 WITA, dengan memberi jarak bagi tiap peserta sesuai himbauan physical distancing.

[pilihan-redaksi]
Ditambahkan Artha, anggarannya akan disiapkan dari anggaran perubahan mendahului. Saat ini masing-masing OPD diperintahkan untuk menyisir anggaran yang dianggap tidak penting atau tidak relevan di tengah kondisi penyebaran covid-19 yang mulai meluas. 

“Contohnya porsenijar, UN juga sudah  dibatalkan. Anggaran itu bisa dialihkan untuk penanggulangan covid-19. Tapi yang sifatnya vital tidak boleh, OPD tetap harus kerja melayani masyarakat,“ ujar Artha. 

Selain insentif dan prasarana tenaga medis, rencananya tambahan uang makan juga akan diberikan kepada petugas yang menjaga pintu masuk Gilimanuk. Saat ini Pemkab Jembrana turut menerjunkan timnya untuk mengawasi arus masuk ke Bali. Bupati menginstruksikan agar pemeriksaan dilakukan lebih ketat dan selektif. 

“Kalo dari zona merah dan terindikasi sakit, tidak perlu dijinkan masuk. Dikembalikan ke wilayah asalnya. Kita harus tegas , karena ini menyangkut keselamatan bersama,“ sambung Bupati Artha.

Penekanan senada juga disampaikan Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan. Konsekuensi dari penanggulangan covid-19 yang makin meluas menurutnya adalah ketersediaan anggaran. 

“Kiranya kegiatan yang tidak mungkin terlaksana harus digeser. Misalnya perjalanan dinas, kegiatan pensi rutin, maupun pameran. Itu bisa dialihkan, karena tidak mungkin terealisasi saat ini,“ terang Kembang.

Ia ingin anggaran itu bisa dialihkan untuk penyemprotan desinfektan secara rutin dan terus menerus. Termasuk pembelian APD petugas medis, ruang bilik desinfektan termasuk alat tes (rapid tes). 

“Saya bersama Bapak Bupati ingin Jembrana paling siap menghadapi covid-19. Harus dipikirkan dari sekarang , jangan terlambat karena itu beresiko. Termasuk APBDES sekiranya tidak bisa dilaksanakan, alihkan segera untuk penanggulangan covid di tingkat desa,“ ujar Kembang.