search
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
light_mode dark_mode
Kadisdik Keluhkan Berbelitnya "Birokrasi" BOS
Kamis, 10 Maret 2011, 14:33 WITA Follow
image

Beritabali.com

IKUTI BERITABALI.COM DI

GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, BULELENG.

Ultimatum Mendiknas Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA. kepada semua kabupaten/Kodya yang belum mencairkan dana Bantuan Operasonal Sekolah (BOS) ditanggapai beragam.

[pilihan-redaksi]

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Buleleng Drs. Gede Suyasa, M.Pd, menyatakan lambannya pencairan dana BOS akibat terbentur sistem di birokrasi yang masih dibuat.

Kadisdik Gede Suyasa, Kamis (10/3), membenarkan dana BOS untuk Kabupaten Buleleng belum bisa dicairkan. Hal itu disebabkan pola pencairan dana BOS tahun ini bukan lagi dari provinsi ke rekening sekolah, melainkan dari pusat ke kabupaten baru ke rekening sekolah.

"Kalau lewat kabupaten, mekanismenya harus melalui APBD. Sedangkan ABPD Buleleng baru bulan Januari lalu selesai di lakukan verifikasi oleh provinsi. Sebelum dana di transfer, sekolah bersangkutan juga harus membuat rencana kerja anggaran ( RKA) sebagai dasar pengeluaran anggaran,"jelas Suyasa.

RKA yang dibuat, lanjut Suyasa, meliputi tiga hal yakni, belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang jasa."Kalau dulu tidak seperti ini. Bahkan kali ini semua regulasi ini harus berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) tersendiri khusus BOS," imbuh Suyasa.

Perbup BOS, kata Suayasa, saat ini sudah pada tahap finalisasi."Sewaktu pembahasan Perbup ada beberapa mekanisme yang harus kita sesuaikan dengan Juknis SE Mendagri dan Mendiknas serta Serta Permendagri tentang APBD. Selama ini peraturan itu kan tidak ada," jelas Suyasa.

Lantas berapa dana Bos tahun 2011 untuk Kapupaten Buleleng? Menurut Suyasa,dana BOS untuk tahun ini sebesar Rp 45,6 miliar. Dana sebesar itu diperuntukkan bagi 488 SD dan 69 SMP se-Buleleng."Dana BOS sebesar Rp 45,6 miliar itu untuk 488 SD sebanyak Rp 28,9 miliar dan 69 SMP sebesar Rp 16,6 miliar,"tandas Suyasa.

Sementara itu, terkait lambannya pencairan dana BOS, sejumlah kepala sekolah mengaku kelimpungan mencari dana untuk operasional sekolah. Bahkan tidak sedikit diantaranya merogoh kantong sendiri atau berhutang untuk menutupi biaya operasional sekolah.

Reporter: bbn/ctg



Simak berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Ikuti saluran Beritabali.com di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru seputar Bali.
Ikuti kami