Kalangan DPRD Kabupaten Badung merespon laporan masyarakat terkait buruknya kualitas pembangunan underpass Dewa Ruci. Jika memang terbukti berkualitas jelek dan bergelombang, DPRD Badung minta bagian jalan underpass yang jelek dan bergelombang segera dibongkar.

"Jika pembangunannya tidak sesuai dengan bestek, maka harus dilakukan pembongkaran di bagian yang bergelombang, sehingga ke depannya tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar, terutama menyebabkan kecelakaan lalu lintas," tegas Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Badung Made Sumerta, di Denpasar (31/5/2013).

Politikus asal Desa Pecatu, Kabupaten Badung ini menyatakan setiap hari menggunakan jalan tersebut. Ia juga mengaku merasakan jalan yang dirabat dengan beton itu bergelombang alias tidak rata. Apalagi ada semacam tambal sulam di jalan tersebut.

"Kok, kesannya jalan tersebut tidak kokoh. Makanya tidak salah masyarakat mengeluhkan proyek 'underpass' yang dibangun PT Adhi Karya Tbk dengan nilai kontrak sebesar Rp136,19 miliar tersebut," kata politikus PDIP ini.

Sumerta menyayangkan jeleknya kualitas pengerjaan proyek underpass bernilai ratusan milyar rupiah ini.

"Ini baru diuji coba saja jalan tersebut bergelombang, apalagi sudah dioperasikan secara berkelanjutan. Ini jelas ada dugaan tidak sesuai dengan bestek atau kualitas rabatan beton rendah,"ujarnya.

"Saat peninjauan ke lapangan, kami akan melibatkan instansi terkait guna mengetahui kualiatas jalan itu, apakah sesuai dengan bestek atau tidak, termasuk campuran betonnya. Jika tidak sesuai bestek dalam pengerjaan proyek, bisa saja terjadi bergelombang, sebab di kawasan tersebut kuntur tanahnya labil karena dekat hutan bakau," ujarnya.

Sumerta menyatakan akan melakukan peninjauan kembali terhadap jalan bawah tanah (underpass) di simpang Dewa Ruci, Kuta, yang dikeluhkan masyarakat karena bergelombang .

"Kami segera akan turun untuk melihat lebih dekat jalan yang menelan dana ratusan miliar rupiah tersebut.

Selain jalan bergelombang, Sumerta juga menyoroti penataan taman di sekitar jalan bawah tanah tersebut, karena terkesan kering tanpa ditanami pohon-pohon perindang besar. Menurutnya, ini tidak mencerminkan Bali yang hijau dan bersih.

Pembangunan jalan bawah tanah pertama di Bali tersebut, kata Sumerta, harus transparan dan berkualitas.

"Kalau pemborong tidak bisa memenuhi sesuai dengan perencanaan pembangunan, maka pemborong jangan telalu murah menawar dari pagu yang ditawarkan. Itu semua konsekuensi dari perusahaan. Jangan korbankan masyarakat, kalau memang tidak bisa melakukan tender sesuai dengan harapan dan hitung-hitungan, sebaiknya minggir saja jangan ikut tender proyek daripada mengecewakan warga seperti ini," tegasnya.

Pembangunan jalan bawah tanah tersebut bertujuan untuk mengurai kemacetan di Bali bagian selatan dan harus rampung menjelang kegiatan KTT APEC 2013 yang diselenggarakan di Nusa Dua pada Oktober mendatang.