KPK dan Bawaslu Diminta Selidiki Paket Boneka Pilkada Jembrana
Minggu, 23 Agustus 2015,
10:45 WITA
Follow
beritabali.com/ilustrasi
IKUTI BERITABALI.COM DI
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, JEMBRANA.
Beritabali.com, Denpasar. Sejumlah tokoh dan politisi di Bali meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beserta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat agar turun tangan menyelidiki munculnya paket 'boneka' atau abal-abal di Pilkada Jembrana, Bali yang dinilai merusak demokrasi di Indonesia.
Belakangan ini semakin santer terdengar di masyarakat jika dalam Pilkada di Kabupaten Jembrana muncul paket 'boneka' atau abal-abal agar kandidat penguasa dengan mudah menang dan mempertahankan kekuasaannya di bumi mekepung.
Kabar kuat yang berembus di masyarakat seantero Bali bahwa Paket SIGY yakni I Komang Sinatra yang berpasangan I Gusti Agung Ketut Sudanayasa dinilai sebagai paket 'boneka' yang sengaja diciptakan untuk mensiasati agar tidak terjadi calon tunggal dan kandidat lawannya melenggang tanpa penghalang untuk berkuasa di Jembrana.
Diketahui paket rekayasa itu dibentuk Forum Komunikasi Antar Partai (Forkap) yang diusung Partai Nasdem yang memiliki 1 kursi di DPRD Jembrana, PKB dengan 2 kursi di DPRD Jembrana, dan Partai Hanura dengan jumlah 4 kursi di DPRD Jembrana.
Info yang berkembang, paket 'boneka' itu disinyalir dilahirkan oleh calon kuat sehingga menghadirkan lawan atau kandidat boneka yang sangat mudah dikalahkan. Masyarakat luas juga menilai, bahwa patut diduga dibalik lahirnya paket 'boneka' itu ada permainan uang, bisnis dan deal-deal politik lainnya.
Seperti diketahui, adapun pesaing dari paket bayangan itu adalah pertahana atau imcumbent yang dikenal Paket Abang yaitu Putu Artha berpasangan dengan Made Kembang Hartawan yang saat ini keduanya masih berkuasa menjadi Bupati dan Wakil Bupati Jembrana.
Munculnya paket 'boneka' ini tentu saja membuat pikiran masyarakat Bali terusik. Mereka meminta agar KPK, Panwaslu Pusat, Bawaslu Pusat segera turun tangan menyelidiki langsung kelapangan terkait pasangan calon boneka dan abal-abal itu.
"Dengan turunnya KPK yang berani dan independen, untuk mengantisipasi jangan sampai sepanjang masa kampanye dan masa pencoblosan ada pasangan yang hanya tidur, tidak ada sosialilasi dan tidak ada kampanye serta saksi di TPS, sehingga lawan dari pasangan abal-abal ini menang dengan mudah. Ini tidak baik buat demokrasi yang sehat," ujar Wayan Susila, salah seorang warga, Minggu (23/8/2015).
Penolakan paket 'boneka' juga dilontarkan Wakil Ketua Koalisi Bali Mandara (KBM), I Made Mudarta. Menurutnya, membuat dan mendeklarasikan paket abal-abal itu sangat bertentangan dengan semangat demokrasi untuk melahirkan pemimpin yang baik dengan semangat demokrasi yang sehat.
"Paket boneka inilah salah satu kegagalan demokrasi dalam pilkada serentak. Seharusnya, semangat Pilkada serentak menciptakan pemimpin yang berintegritas," ucap Mudarta.
Bagi Ketua DPD Partai Demokrat Bali itu, kalau ada yang menciptakan pasangan abal-abal atau calon boneka agar sehingga pilkada bisa berjalan secara formalitas, maka itulah kejahatan demokrasi tertinggi dan terbesar di dunia. Untuk itulah, ia meminda penegak hukum di Pusat perlu melakukan pencegahan dan mengantisipasi dengan menyelediki pilkada serentak yang membuat rekayasa mendaftarkan paket boneka.
"Belum pernah ada di dunia jika lawan politiknya diciptakan oleh imcumbent. Kejahatan ini adalah musuh demokrasi dan musuh rakyat Indonesia. Ini adalah kegagalan semangat pilkada serentak dan kemunduran demokrasi," tegasnya.
Terkait paket 'boneka' dalam Pilkada ini, Ketua DPD Hanura Bali yang baru terpilih, Made Sudarta menyatakan akan menyelidiki paket SIGY yang juga diusung partai asuhan Wiranto dalam Pilkada Jembrana itu. Ia berjanji partainya akan menolak dan tidak akan pernah setuju untuk mengusung paket 'boneka' atau rekayasa dalam Pilkada serentak ini.
"Saya baru terpilih secara aklamasi jadi Ketua DPD Hanura dan kita akan selidiki dulu paket itu. Jika benar itu kandidat boneka maka saya akan menolak dengan tegas. Sesuai hati nurasi kalo kandidat boneka tidak cocok dan tidak elok, artinya partai tidak berkembang karena sudah diketahui masyarakat kandidat ini boneka. Kita juga khawatir partai akan jadi partai boneka," ucap anggota DPRD Badung itu.[bbn/dws]
Berita Jembrana Terbaru
Reporter: bbn/net
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
