Beritabali.com, Denpasar. Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali untuk menyediakan wifi gratis (internet gratis) diharapkan mampu mendorong pertumbuhan usaha kecil menengah (UKM) di Bali, terutama UKM yang berada di tingkat desa. Dalam upaya mendorong pertumbuhan UKM tingkat desa di Bali tersebut, penyediaan wifi gratis diharapkan disertai dengan pendampingan dan bimbingan teknis terkait tata cara promosi dan pemasaran secara online. Mengingat selama ini UKM di Bali terutama yang berada di tingkat desa belum mendapatkan pelatihan mengenai teknik promosi dan pemasaran secara online.

[pilihan-redaksi]

“Jadi masyarakat sebenarnya sudah mulai bergerak, tetapi perlu ada semacam penjelasan yang lebih berdaya saing, karena tidak cukup hanya perangkat, perlu ada regulasi-regulasi  menciptakan iklim dunia usaha yang mana mereka sudah menggunakan perangkat-perangkat internet dalam pemasaran” ungkap praktisi pengembangan usaha kecil I Made Nurbawa saat dikonfirmasi di Denpasar pada Kamis (31/7).

Menurut Nurbawa, pendampingan dan pelatihan menjadi penting karena masing-masing desa memiliki keunikan dan potensi produk unggulan. Harapannya dengan adanya pendampingan dan pelatihan bagi UKM maka, produk yang dihasilkan dapat dipasarkan secara lebih luas bahkan hingga ke pasar ekspor. Apabila promosi dan pemasaran dapat dilakukan secara optimal maka artinya ketersediaan wifi gratis telah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat hingga tingkat desa.

“Ketersediaan wifi gratis harusnya mampu memberi dampak ekonomi bagi masyarakat, mendorong tumbuhnya UKM. Apalagi internet telah menjadi kebutuhan masyarakat di era digital” ujar pria satu putri ini.

Pria asal Tabanan ini berharap penyediaan internet harus memberikan dampak positif bagi masyarakat dan bukan justru memberikan dampak negatif. Sehingga pada sisi inilah peran pemerintah untuk melakukan pendampingan berupa literasi media.

“Yang terpenting masyarakat mampu mengambil manfaat positif dari keberadaan internet, mengajak generasi muda untuk mampu bersaing dalam penggunaan internet dan bisa mendudukkan Bali sebagai pulau yang akrab dan ramah terhadap informasi” kata Nurbawa.

Penyediaan wifi gratis merupakan upaya Pemerintah Daerah Bali dalam mewujudkan pemenuhan pemerataan akses informasi. Secara keseluruhan pada tahun 2019 ini Pemerintah Provinsi Bali menargetkan  sasaran sebanyak 1.825 akses poin dengan lokasi penempatan di wantilan desa adat, sejumlah 1.371 akses poin, Puskesmas sejumlah 107 akses poin, obyek wisata sejumlah 203 akses poin, SMA/SMK/SLB sejumlah  132  akses poin, publik area sejumlah 12 akses poin. Pemasangan wifi ini dilakukan secara bertahap dan di tahun 2020 dicanangkan telah terpasang  sekitar 4.157 titik di seluruh Bali.

Sayangnya penggunaan wifi gratis hingga tingkat desa pemanfaatannya belum dilakukan secara optimal, apalagi untuk mendorong pengembangan UKM. Ketersediaan wifi gratis baru dimanfaatkan sebatas untuk keperluan adminitrasi desa dan hiburan game online dan mengakses media sosial. Hal ini salah satunya diakui oleh pelaku usaha perkebunan kopi asal Desa Mengani, Bangli, I Made Sarjana.

“Memang pemanfaatannya belum kearah yang bersifat komersial artinya untuk mendukung pemasaran produk dan lain-lain, masih semacam untuk kegiatan kantor artinya adminitrasi di desa dan sebagian juga untuk diakses oleh anak-anak muda, seperti pelajar yang sudah gandrung main game dan lain-lain” papar Sarjana.

Belum optimalnya pemanfaatan wifi gratis salah satunya akibat jangkauan yang masih sangat terbatas. Akibatnya masyarakat yang ingin mendapatkan akses wifi gratis harus menuju balai desa atau balai banjar. Seperti salah satunya diakuo oleh pemilik warung di Denpasar, Juliani.

“Wifi tidak terjangkau hingga kerumah saya, sehingga saya tidak bisa menikmati seperti itu sehingga harapan saya mungkin jangkauannya diperluas ya, sehingga warga desa bisa menikmati seperti pedagang kecil seperti saya, jadi sambil duduk di rumah jagain anak , sambil buka internet gratis untuk memasarkan barang dagangan” ungkap Juliani.

Selain akibat daya jangkau wifi yang terbatas, belum optimalnya pemanfaatan wifi gratis juga akibat kecepatan akses internet yang tidak standar. Seperti salah satunya diakui oleh warga Kuta, Kabupaten Badung, Novi Febriani.

“Dan untuk aksesnya jaringanya cuma di lingkungan Banjar, kalau di luar itu, kelihatan tetapi tidak lancar, manfaatnya kalau di sangkep (pertemuan) bisalah bermain internet gratis walaupun tidak lancar, bisa dimanfaatkan, tapi setelah sangkep kayaknya mati wifi di Banjar saya” ujar Novi.

Menanggapi keluhan masyarakat terkait wifi gratis, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfos) Provinsi Bali I Nyoman Sujaya mengakui akan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Termasuk salah satunya yaitu meningkatkan kapasitas wifi gratis yang terpasang.

“Memang ditahun 2020 kita akan evalusi, namun tetap akan dilaksanakan justru ditahun 2020 akan ada peningkatan kapasitas , termasuk juga jangkauannya kita akan evaluasi nanti, jadi masing-masing titik akan kita pasang di 50 MBps” kata Sujaya.

Sujaya juga mengaku telah menyiapkan rencana pendampingan dan bimbingan teknis bagi pelaku UKM di Bali sehingga keberadaan wifi gratis dapat dimanfaatkan secara optimal. Program pendampingan tersebut rencananya akan mulai digulirkan pada awal 2020 dengan pendanaan mencapai Rp. 500 juta.

”2020 ini kita menganggarkan sekitar 500 juta untuk pendampingan saja, diluar pengembangan, jadi kedepannya mari kita kawal sama-sama , terutama teman-teman dari media, yang penting ada peningkatan ekonomi dari masyarakat kita terutama masyarakat , ini kan potensi-potensi di desa banyak yang harus di gali” jelas Sujaya. [bbn/muliarta]