Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali I Dewa Agung Lidartawan mendorong penyelenggara Pilkada Serentak 2020 agar dalam sosialisasinya pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang bisa dilakukan dengan cara yang lebih menarik dan kreatif seperti membuat konten TikTok.

[pilihan-redaksi]
Lebih lanjut, ia menjelaskan langkah ini dinilai agar terjadi penyegaran dan efektivitas sosialisasi, terlebih saat pandemi Covid-19 ini pengumpulan orang dalam jumlah banyak dibatasi. Bahkan, Bali pun masih masuk dalam deretan urutan 10 besar kasus Covid-19 di Indonesia.  

"Konten di TikTok bisa dipakai bagaimana menjadi penyelenggara yang baik walau cuma 1 menit tapi bisa menjawab," sebutnya usai mengikuti Media Gathering bersama jajaran penyelenggara Pemilu dan media massa atau media online Kota Denpasar pada Rabu Senin (29/7) di Sanur, Denpasar.

Selain TikTok, pihaknya juga menginstruksikan KPU di Kabupaten Kota untuk setiap Jumat membuat konten baru yang menarik dalam rangka sosialisasi di masing-masing media sosial. Hal ini diakuinya dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggara. 

"Bisa dicek siapa yang bikin dalam seminggu itu, sekarang ini bukan jamannya sekali bikin spanduk, ya sudah," singgungnya.

Termasuk juga, kata dia, bagi calon kepala daerah atau parpol pengusungnya juga bisa meminimalisir baliho atau spanduk sebagai sarana alat peraga. Hal ini, lanjutnya sudah diusulkan ke Komisioner KPU Pusat agar pengenalan calon kepala daerah bisa difasilitasi lewat pemutaram film sehingga minimal ada 1 spanduk di 1 desa saja.

"Diimbau lebih interaktif isinya lebih mengena daripada euforia, sehingga tidak alasan tidak dikenal," ungkapnya.

Hal ini juga mencegah adanya kejadian baliho dirobek atau robek sendirinya, penempatan yang tidak tepat, dipaku di pohon, ditempel di tiang listrik dan lain-lain sehingga menambah semrawutnya kota.

"Masyarakat tidak ingin ada baliho ngapain parpol justru ngotot ingin baliho," tandasnya.

Senada, Ketua KPU Denpasar I Wayan Arsa Jaya mengungkapkan agar sosialisasi pelaksanaan Pilkada disampaikan lebih menarik, enak dilihat publik sehingga dapat meningkatkan partisipasi pemilih.

"Kadang kami kesulitan untuk menerjemahkan atau menyampaikan pesan yang regulatif menjadi enak dilihat dan tanpa sadar orang terpengaruh," tutupnya.