Tiga calo tiket MotoGP Mandalika yang berkeliaran di sekitar Masjid Nurul Bilad Mandalika, Lombok Tengah, diamankan polisi. Mereka langsung diinterogasi petugas, Sabtu(19/3).

Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Artanto, mengatakan ketiga calon tersebut merupakan warga Lombok. Mereka mengaku mendapat tiket dari penonton yang batal menyaksikan MotoGP.

"Setelah diinterogasi, mereka mengaku mendapatkan tiket dari penonton yang sudah membeli tiket tapi batal untuk menonton, lalu para calo membeli tiket tersebut dan menjualnya kembali," katanya.

Mereka diimbau untuk tidak melakukan hal serupa. Apalagi menjual tiket dengan harga tinggi di atas harga semestinya.

“Tidak ditahan. Cuma kita imbau jangan lagi menjual tiket dengan harga yang begitu tinggi," ujarnya.

Mereka didata dan berikan arahan tidak mengulangi perbuatan serupa. Keberadaan calo tiket di Lombok cukup banyak menjelang dan saat MotoGP Mandalika digelar. Umumnya mereka menjual dengan harga lebih tinggi, dengan memanfaatkan stok tiket yang sudah habis terjual.

Penonton yang ingin menyaksikan MotoGP berani membayar dengan harga mahal demi mendapatkan tiket tersebut. 

Sementara itu Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) NTB, Dewantoro Umbu, menilai pemerintah memberikan peluang bagi makelar dan penipu penjualan tiket MotoGP Mandalika.

Menurutnya, hal tersebut terjadi lantaran semua tiket ludes terjual di sistem penjualan karena diduga telah diborong oleh beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Pemerintah Provinsi NTB.

"Jadi begini, tiket itu diborong sama BUMN dan Pemprov sehingga tiket habis di sistem penjualan. Nah, di situlah timbul memberikan peluang penipu sama makelar," ungkapnya, dikutip ntbsatu.com, Jumat (18/3). 

Dikatakannya, sah-sah saja pemerintah memborong tiket, tetapi harus jelas alur dan polanya.

"Tapi kalau diborong seperti ini kan tak tertib. Kelangkaan tiket karena diborong," bebernya.

Lebih lanjut, Dewantoro menyayangkan sikap pemerintah yang memborong tiket tanpa ada regulasi yang mengatur sebelumnya.

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa ada anggotanya yang sudah melaporkan kasus penipuan tiket bodong ini ke pihak kepolisian.

"Jadi ke depan gak bisa asal borong begini. Sekarang ada korban, siapa yang mau bertanggungjawab? Kan malu kita.  Masa sih suruh rakyat lawan pemerintah berdagang," sesal Dewantoro.

Sementara itu, salah satu pengusaha travel asal Lombok Barat yang enggan disebutkan namanya mengaku menjadi korban dari praktik penjualan tiket bodong. Pengusaha travel ini menguraikan kronologi penipuan penjualan tiket MotoGP tersebut.

Pengusaha travel ini menjelaskan, sebelumnya ia pernah ikut meeting bersama ITDC. Dalam rapat tersebut, dirinya mendapatkan informasi pembelian tiket di sistem penjualan.

Namun, saat mengecek tiket untuk hari ketiga MotoGP di sistem penjualan, ternyata ia menemukan tiket sudah habis.

"Saya kaget karena di sistem penjualan tiket untuk hari ketiga sudah habis dan ditutup. Saya heran kok bisa habis dalam waktu mendadak," katanya.

Lantaran tiket habis di sistem penjualan, akhirnya ia mencari tiket di jalur yang lain. Hal itu dilakukan karena ia sudah dapat pesanan 2 tamu paket yang berjumlah 8 orang.

“Tamu paket itu sudah ditanggung tiketnya, akomodasinya, dan transportnya,” tuturnya.

Awalnya, ia ditawarkan tiket oleh beberapa anak perusahaan BUMN, tetapi ia menolak membeli karena harganya melebihi standar.

Tak lama setelah itu, ia menemukan story Instagram seorang oknum Polisi yang membuat status ready tiket day ke 3, sehingga ia tertarik dan cepat-cepat ingin membelinya.

“Karena saya kenal dengan oknum itu, saya pun membelinya. Saya diminta kirim foto KTP,” ujar korban.

Usut punya usut, tiket yang dijual oknum aparat tersebut ternyata didapatkan dari salah satu sumber penjualan tak resmi, sehingga oknum Polisi juga merupakan korban penipuan penjualan tiket.

“Saya tanya ke pihak yang jual langsung, itu kenapa kok beda tiketnya dengan yang lain? Dia jawab karena tiket ini dikeluarkan langsung MGPA,” jelasnya.

Setelah itu, ia menemui pihak ITDC untuk Untuk memastikan keaslian tiket tersebut. Namun, jawaban pihak ITDC di luar dugaan, ternyata tiket yang dibelinya dari oknum aparat adalah tiket bodong.

“Ya ampun saya nggak nyangka. Tiket yang saya beli itu gak bisa discan barcodenya. Tulisannya not found,” imbuh korban.

“Untuk menjaga kepercayaan konsumen, saya harus ganti lagi yang baru, saya beli tiket dari calo lagi. Tapi syukurnya tiketnya asli atau resmi,” pungkasnya menambahkan.

Atas kejadian tersebut, ia mengatakan kerugian yang menimpanya sebesar Rp 28 juta karena ia membeli tiket sebanyak dua kali. Dalam waktu dekat, ia berencana akan melaporkan kasus ini ke Kepolisian. 

“Saya punya bukti transfer dan bukti pengiriman KTP. Saya sudah print,” tandasnya.

Tak hanya itu, dirinya pun berharap agar praktik penjualan tiket bodong MotoGP ini harus segera dievaluasi. 

“Jangan ada lagi yang dispesialkan lah. Harus merata dan harus ada evaluasi dari pemerintah,” pintanya.