Warga Korea Utara beramai-ramai mengajukan gugatan cerai karena terus-menerus mengalami cekcok di tengah krisis ekonomi. Namun, proses perceraian di sana memerlukan waktu panjang. Salah satu sumber di daerah Kyongsong mengatakan bahwa semakin banyak warga mengantre di pengadilan untuk mengurus surat perceraian.

Sumber itu mengatakan alasan ekonomi yang teru memburuk menjadi salah satu penyebab pasangan suami istri di Korut marak melayangkan perceraian. 

"Belakangan ini, cekcok keluarga makin parah karena alasan ekonomi dan jumlah keluarga yang mau cerai meningkat, tapi pihak berwenang memerintahkan pengadilan tak menerima perceraian itu dengan mudah," ujarnya kepada Radio Free Asia.

Sebagai informasi, Korut hingga kini masih menjadi negara paling terisolasi di dunia. Negara pimpinan Kim Jong Un itu bahkan dilaporkan tengah terperosok dalam krisis pangan lagi sejak tahun lalu yang diperparah dengan kemunculan pandemi Covid-19 di Korut pada Mei lalu.

Sumber di Kyongsong menyampaikan ia sering melihat puluhan pasangan muda berkumpul di depan pengadilan. Kerumunan tersebut, katanya, biasanya adalah orang-orang yang ingin bertemu hakim atau pengacara untuk mengajukan cerai.

Sumber itu juga menuturkan antrean dokumen perceraian di pengadilan semakin banyak. Pemerintah Korut sendiri menganggap perceraian sebagai sikap 'anti-sosialis.'

"Perceraian secara tradisional dianggap sebagai tindakan anti-sosialis yang memicu kekacauan sosial. Di Korut, mereka dipaksa hidup berdasarkan 'gaya hidup sosialis' yang termasuk 'revolusi rumah,'" katanya.

Tak hanya itu, sumber Radio Free Asia mengaku sejumlah pasangan telah mengajukan cerai sejak tiga atau empat tahun lalu. Namun, perceraian mereka masih belum diresmikan.

Meski begitu, masyarakat Korut bisa mendapatkan proses cerai lebih cepat jika mereka membayar penegak hukum. Sumber lain di Unhung mengaku banyak orang rela memberikan uang pelicin agar proses cerai mereka bisa berjalan mulus.

"Teman saya yang cerai tahun ini, memberikan 500 yuan [Rp1,1 juta] untuk mengajukan gugatan, lalu menyogok hakim sidang dengan 1.500 yuan [Rp3,3 juta]. Proses sidang dipermudah, dan persidangan secepat kilat. Dia bisa bercerai dalam dua pekan," katanya.(sumber: cnnindonesia.com)