Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerukan penutupan Badan Pengungsi PBB untuk Palestina (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees/UNRWA), di saat agresi berlanjut dan warga sipil yang tewas di Gaza bertambah setiap harinya.

Israel menuduh beberapa staf UNRWA terlibat dalam serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober lalu. Akibatnya sejumlah negara pendonor besar ke UNRWA termasuk Amerika Serikat, menangguhkan pendanaan sambil menunggu penyelidikan.

"Sudah saatnya masyarakat internasional dan PBB sendiri memahami bahwa misi UNRWA harus diakhiri," kata Netanyahu kepada delegasi PBB, demikian dilansir Reuters.

Netanyahu juga mengatakan UNRWA harus digantikan oleh lembaga bantuan lain, jika masalah di Gaza ingin diselesaikan.

Padahal sebelumnya Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebut UNRWA sebagai "tulang punggung seluruh respons kemanusiaan di Gaza". Guterres juga mengimbau semua negara untuk menjamin kelangsungan "upaya penyelamatan UNRWA".

Jurnalis dan aktivis pro Palestina dari Kanada, Michael Bueckert, menilai tuduhan Israel ini tak lepas dari putusan Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ).

Dalam gugatan yang diajukan Afrika Selatan ke ICJ soal genosida Israel, pengadilan itu memutuskan bahwa negara Zionis harus melakukan semua cara untuk mencegah agresi di Gaza.

Tak lama usai putusan itu, Israel mengeluarkan laporan berisikan klaim bahwa sejumlah staf UNRWA kedapatan membantu milisi Hamas melancarkan serangan pada 7 Oktober.

"Mustahil tak melihat ini sebagai tindakan balas dendam terkoordinasi terhadap Palestina dan PBB atas keputusan ICJ," kata dia di X.

Di hari yang sama saat ICJ memutuskan warga Palestina mempunyai hak untuk dilindungi dari genosida, negara-negara Barat bekerja sama melakukan langkah lain.

"Barat berkolusi dengan membuat para korban kelaparan. Kebobrokan terlihat," lanjut Bueckert.

Indonesia buka suara

Sebelumnya Kementerian Luar Negeri telah menegaskan bahwa tuduhan Israel soal keterlibatan staf UNRWA dengan Hamas harus dibuktikan.

"Setiap tuduhan harus dibuktikan. Karena itu, investigasi yang menyeluruh, kredibel dan transparan harus dilakukan," kata juru bicara Kemlu RI Lalu Muhamad Iqbal dalam pernyataan resmi ke awak media, Selasa (30/1).

Indonesia juga menyayangkan keputusan sejumlah negara pendonor yang langsung menangguhkan keputusan sejumlah negara pendonor, yang langsung menangguhkan dukungan keuangan ke UNRWA sebelum tuduhan itu dibuktikan.

"Langkah tersebut akan memperburuk situasi kemanusiaan di Gaza, Palestina, yang saat ini sudah sulit," lanjut Iqbal.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga menyampaikan kekecewaan terkait sikap negara-negara pendonor itu.

"Indonesia menyayangkan ditangguhkannya dukungan keuangan kepada UNRWA oleh beberapa negara donor, di saat para pengungsi Palestina sangat memerlukan bantuan," ujarnya.

Saat ini agresi Israel ke Palestina hampir memasuki bulan keempat sejak dimulai pada Oktober 2023 lalu. Selama genosida ini hampir 27 ribu warga sipil di Gaza tewas, puluhan ribu terluka, dan jutaan orang terusir dari rumah mereka karena terpaksa mengungsi di tengah kondisi Gaza.(sumber: cnnindonesia.com)