Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan koridor laut untuk pengiriman bantuan ke Jalur Gaza, Palestina, akan mulai dibuka akhir pekan ini.

"Kami sebentar lagi akan membuka koridor ini, mudah-mudahan bisa dilakukan pada Sabtu-Minggu ini. Saya sangat senang melihat uji coba awal akan diluncurkan hari ini," kata von der Leyen usai mengunjungi fasilitas di Larnaca, Siprus, Jumat (8/3).

Von der Leyen menyebut Uni Eropa telah bekerja sama dengan AS dan Uni Emirat Arab (UEA) untuk meluncurkan koridor maritim Siprus guna mengirim bantuan via laut.

Diberitakan Reuters, pembukaan ini dilakukan usai Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut Washington berencana membangun "dermaga sementara" di pantai Mediterania Gaza.

Meski begitu, para pejabat AS mengatakan pembangunan dermaga bisa memakan waktu sampai berminggu-minggu.

Juru bicara Pentagon Mayor Jenderal Angkatan Udara Patrick Ryder mengatakan perencanaan untuk sistem pelabuhan sementara masih dalam tahap awal dan butuh sekitar 60 hari untuk menyelesaikannya.

"Ini akan memakan waktu untuk membangunnya," kata Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron kepada wartawan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah mewanti-wanti bahwa 2,3 juta warga Palestina saat ini telah dilanda kelaparan. Sejumlah anak juga dilaporkan telah meninggal dunia akibat kekurangan gizi.

PBB pun menilai pembukaan jalur darat harus tetap menjadi prioritas utama.

"Ada cara yang lebih mudah dan lebih efisien untuk membawa bantuan, dan itu adalah melalui penyeberangan jalan yang menghubungkan Israel dengan Gaza," kata Juliette Touma, juru bicara badan bantuan PBB untuk Palestina (UNRWA), seperti dikutip Reuters.

Pembukaan jalur laut ini sendiri memang membuat sejumlah pihak kecewa lantaran dinilai terlalu rumit dan butuh waktu lama.

Michael Fakhri, pelapor khusus PBB tentang hak atas pangan, menyayangkan AS yang saat ini malah membahas rute pengiriman bantuan baru alih-alih memperjuangkan jalur darat.

Pasalnya, jalur darat bisa digunakan untuk penyaluran bantuan secara cepat. Jalur itu bahkan dikontrol oleh sekutu AS sendiri.

"Dari perspektif kemanusiaan, dari perspektif internasional, dari perspektif hak asasi manusia, itu tidak masuk akal," katanya.

Israel selama ini membantah telah memblokir bantuan melalui dua pos pemeriksaan di selatan Gaza. Negeri Zionis justru menyalahkan PBB serta badan-badan lain karena gagal mengangkut dan mengirimkan bantuan ke daerah kantong itu.

Badan-badan kemanusiaan menyatakan nyaris tidak mungkin bagi mereka untuk berlalu-lalang di zona perang. Israel sementara itu punya tanggung jawab untuk memastikan akses yang aman bagi badan-badan kemanusiaan di Gaza.

Agresi Israel di Gaza saat ini telah menewaskan lebih dari 30.900 orang. Mayoritas anak-anak dan perempuan.(sumber: cnnindonesia.com)