Amerika Serikat disebut akan menjatuhkan sanksi ke unit militer Israel, Batalion Netzah Yehuda, karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Tepi Barat, Palestina.

Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, menyebut tengah melakukan investigasi berdasarkan undang-undang terkait larangan pengiriman bantuan militer ke unit militer asing, yang melanggar HAM.

"Saya pikir cukup adil untuk mengatakan Anda akan segera melihat hasilnya. Saya telah membuat keputusan; Anda bisa melihatnya dalam beberapa hari ke depan," kata Blinken, dikutip AFP.

Batalion Netzah Yehuda yang dibentuk sejak 1999 itu kini telah memiliki sekitar 1.000 anggota.

Unit militer yang juga dikenal sebagai Nahal Heredi ini disebut punya peraturan terkait agama yang ketat. Mereka juga punya rekam jejak kekerasan, terutama atas warga Palestina.

Apa saja jejak keberingasan batalion Netzah Yehuda Israel hingga dicap sebagai pelanggar HAM?

Aksi penyiksaan

Dilansir Middle East Eye, Batalion Netzah Yehuda pada 2022 lalu memicu kemarahan publik lantaran menahan hingga menyiksa seorang warga Palestina-Amerika berusia 80 tahun, bernama Omar Muhammad Assad.

Tak main-main, anggota Netzah Yehuda menyiksa dengan cara menyumpal korban, dipaksa berbaring, dan ditinggalkan di pinggir jalan hingga ditemukan meninggal dunia karena serangan jantung.

Kemudian pada Oktober 2015, sejumlah warga Palestina di Jenis dan Tulkarm juga ditahan oleh Netzah Yehuda. Mereka diborgol, mata ditutup, dipukuli, bahkan disetrum menggunakan elektroda.

Tembak warga sipil

Batalion ini juga pernah menembak seorang warga sipil Palestina tak bersenjata di utara Ramallah pada Juni 2015. Mereka menuding warga Palestina itu melempar bom molotov ke arah pasukan. Namun dalih itu tidak terbukti.

Anggota batalion juga disebut menyerang dan menahan warga Palestina dari kamp Jazalone di Ramallah, bernama Shadi al-Ghobaishi.

Ghobaishi diserang usai mendekati para tentara, untuk meminta mereka setop menembakkan air mata serta granat suara di dekat rumahnya karena membuat anak-anak takut.

Penembakan warga sipil juga dilakukan ke warga Palestina, Iyad Zakariya Hamed di dekat Silwad, pada Agustus 2016. Anggota batalion tersebut menuduh korban menimbulkan ancaman.

Pelecehan seksual

Dilansir Middle East Eye, pada Oktober 2021 empat anggota unit Netzah Yehuda dituduh melakukan pelecehan seksual.

Empat anggota unit itu ditahan atas dugaan pemukulan dan pelecehan seksual terhadap seorang tahanan Palestina.

Pada 2022, media 972 Magazine mengatakan meski Israel melakukan penyelidikan atas pelanggaran HAM ini, namun penyelidikan itu dilakukan secara asal-asalan, tidak memadai, dan sembarangan.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga telah buka suara dan mengecam rencana sanksi yang akan dilakukan Amerika Serikat. Dia menyebut langkah itu sebagai "tindakan yang tidak masuk akal dan bermoral rendah". (sumber: cnnindonesia.com)