Relawan Joko Widodo - Jusuf Kalla yang tergabung dalam Koalisi Bhineka Tunggal Ika (KBTI), hari ini (11/7/2014), mendatangi KPUD Bali. Massa dari berbagai elemen seperti akademisi, pelaku pariwisata, mahasiswa, organisasi perempuan dan LSM itu meminta kepada lembaga penyelenggara pemilu itu untuk netral dan menjaga perjalanan surat suara pemilihan presiden.

Koordinator Koalisi Bhineka Tunggal Ika (KBTI) I Wayan Sudirta menyatakan, secara umum pilpres di Bali berjalan lancar dan aman meski ada beberapa catatan. Untuk itu, ia meminta agar KPUD Bali konsisten menjaga perjalanan suara untuk menghindari kecurangan saat rekapitulasi suara di seluruh tingkatan.

"Kami meminta KPU bersikap netral. Kalau perlu, polisi dan TNI menjaga surat suara itu. Bisa tidak KPU melakukan hal itu," ujar Sudirta di Kantor KPU Bali, Jumat 11 Juli 2014.

Pihaknya berharap, KPU, polisi, TNI, bersikap netral, tidak terpancing dengan dengan berbagai kontroversi penghitungan surat suara versi hitung cepat quick qount.

"Kami dari 20 eksponen di masyarakat meminta agar KPU Bali tetap bersikap netral, konsisten menjaga perjalanan surat suara agar tidak terjadi kecurangan sampai rekapitulasi  penghitungan  suara resmi 22 Juli," tegas anggota DPD RI itu.

Sudirta mengingatkan KPU untuk tidak terpengaruh dengan berbagai upaya pihak yang ingin mencoba memainkan surat suara pilpres. Pihaknya memandang, jika hal itu terjadi maka dapat melahirkan konflik horizontal dan vertikal di masyarakat.

"Aksi ini bukan sebagai bentuk intervensi. Kami tidak mengintervensi. Ini lembaga publik. Siapapun boleh datang ke sini," tepis Sudirta.

Penegasan terhadap KPU juga disampaikan eksponen dari akademisi Universitas Udayana, Prof Made Bakta bahwa potensi konflik sangat besar mengingat sampai saat ini terjadi kontroversi penghitungan quick qount yang hasilnya masing-masing kubu capres mengklaim kemenangan.

"Kami akan mengawal dan membackup KPU, agar bekerja dengan baik segera menutup simpul-simpul masalah, jangan sampai amanat rakyat dicederai dengan hal-hal yang bisa melahirkan konflik," jelasnya.

Menurutnya, Bali adalah etalase Indonesia sehingga jika terjadi konflik horizontal atau vertikal akibat proses Pilpres yang dinodai kecurangan atau pelanggaran, dampaknya sangat besar bagi keberlangsungan Bali dan Indonesia umumnya.

Terkait desakan itu, Ketua KPUD Bali, Dewa Wiarsa Raka Sandhi mengaku akan bekerja sesuai mekanisme yang ada. "Kami akan bekerja sesuai prosedur dan mekanisme yang ada. Tidak terpengaruh oleh sesuatu apapun maupun dari pihak manapun," tandasnya.