Tak Netral di Pilkada, Panglima Kodam Udayana Tindak Tegas TNI-PNS
Jumat, 10 Februari 2017,
20:00 WITA
Follow
ist
IKUTI BERITABALI.COM DI
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, DENPASAR.
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang berlangsung di Indonesia, 15 Februari mendatang, khususnya di Buleleng, Lembata, dan Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi atensi jajaran Kodam IX Udayana.
[pilihan-redaksi]
Panglima Kodam IX Udayana Mayjend TNI Kustanto Widiatmoko berjanji akan menindak tegas prajurit TNI dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terindikasi tidak netral pada pelaksanaan pilkada tersebut.
Mayjend Kustanto mengimbau kepada jajaran TNI dan PNS untuk tetap menegakkan dan mewujudkan sikap netralitas dalam pilkada yang akan berlangsung di Buleleng, Lembata, dan Kota Kupang, 15 Februari mendatang. Jajaran TNI juga siap membantu tugas-tugas kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban agar tetap kondusif.
“Kami berharap lancarnya pilkada yang aman dan tertib akan melahirkan pemimpin sesuai harapan amsyarakat. Terhadap mereka yang indikasi TNI-PNS yang tidak netral tentu akan kami berikan sanksi tegas,” ungkap Pangdam didampingi pejabat tinggi Kodam IX Udayana usai menggelar rapat pimpinan (rapim) dalam evaluasi program tahun 2016 dan penekanan pelaksanaan program tahun 2017, kemarin.
Menyangkut kondisi pilkada di Buleleng, Mayjend Kustanto mengatakan sejauh ini pihak TNI sudah memonitor dan menerima laporan dari Bhabinsa, Danramil, Dandim, Danrem dan pilkada Buleleng. Hasil monitoring tersebut, pelaksanaan pilkada di Buleleng berjalan lancar.
“Tidak ada hal-hal yang luar biasa dan dinamika kampanye tetap dalam koridor yang sangat tertib. Rata-rata dilakukan dengan pendekatan simakrama dan pendekatan kekeluargaan. Ini hal yang sangat positif dan patut dicontoh. Kami yakin, kalau ini bisa dijaga bersama maka pilkada di Buleleng akan berjalan aman dan lancar,” tegasnya.
[pilihan-redaksi2]
Terkait pengamanan bersinergi dengan aparat kepolisian, Mayjend Kustanto mengatakan jauh-jauh hari TNI Kodam IX Udayana sudah melakukannya. Untuk unsur BKO, pihak TNI menyerahkannya kepada kepolisian untuk digunakan sepenuhnya. Disamping juga unsur kewilayahan yang membantu pengamanan dibeberapa titik Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Kami siagakan jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk memperkuat pengamanan kepolisian,” terangnya.
Berita Denpasar Terbaru
Reporter: bbn/bgl
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
