Satpol PP Denpasar Segera Koordinasi Menutup Lokasi Prostitusi

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Satpol PP Denpasar Segera Koordinasi Menutup Lokasi Prostitusi

Rabu, 21 November 2018, 17:00 WITA Follow

beritabali.com/ist

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Satpol PP Denpasar akan melakukan koordinasi untuk segera menutup lokasi prostitusi selain melakukan pembinaan bagi wanita tuna susila (WTS) yang kedapatan melanggar Perda.

Hal ini terungkap saat Sat Pol PP Kota Denpasar melaksanakan sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) bagi masyarakat yang terjaring dan kedapatan melanggar perda diantaranya 12 orang WTS/PSK, 1 orang pembuang limbah sembarangan, 3 waria, dan 1 pelanggar KTR di Pengadilan Negeri Denpasar, Rabu (21/11).

Menurut Dewa Sayoga, adapun keseluruhan pelanggar melanggar Perda No 1 Tahun 2015 tentang ketertiban umun pasal 39 ayat 1, 2 dan 3. Serta Perda No. 7 tahun 1993 tentang pemberantasan pelacuran. Adapun sidang yang dipimpin Hakim I Ketut Kimiarsa, Panitera I Nengah Karang dan Jaksa Yudi Purwanta ini menjatuhkan hukuman denda beragam bagi seluruh pelanggar dengan kisaran Rp.50 ribu hingga Rp.4 Juta.

Kasat Pol PP Kota Denpasar, Dewa Gede Anom Sayoga menjelaskan bahwa pelaksanaan Sidang Tipiring ini merupakan upaya untuk memberikan efek jera bagi masyarakat yang melanggar perda. Selain itu, pelaksanaan sidang tipiring dengan mengambil tempat di banjar atau ruang publik lainnya ini sebagai bentuk sosialisasi perda guna meminimalisir pelanggaran perda oleh masyarakat.

“Sidak dan Tipiring ini bukan untu mencari kesalahan, melainkan untuk penegakan perda dan mensosialisasikan perda itu sendiri,” jelas Dewa Sayoga.

Lebih lanjut dikatakan, masih adanya laporan dari masyarakat akan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat menjadikan Sat Pol PP Kota Denpasar gencar malaksanakan sidak. Hal ini juga guna memastikan tidak adanya aktivitas yang justru dapat merugikan dan mengganggu orang lain.

“Sidak ini akan terus kami lakukan sampai masyarakat paham akan pentingnya taat aturan,” ujarnya.

Berita Premium

•

Sejarah Kelam G30S 1965 di Bali (7): Konflik PNI dan PKI Soal Tanah Garapan

•

Sejarah Kelam G30S 1965 di Bali (4): Konflik Sarjana PKI dengan Sarjana PNI

•

Sejarah Kelam G30S 1965 di Bali (13): Eksekusi Donatur PKI I Gede Puger di Desa Kapal

•

Sejarah Kelam G30S 1965 di Bali (5): Nyoman Gedur Tewas Dibunuh PKI di Mendoyo Dangin Tukad

•

Sejarah Kelam G30S 1965 di Bali (2): Situasi Politik Gawat, Sekolah Ditutup

Reporter: bbn/rob

Prostitusi

Pemberantasan Pelacuran

Satpol PP

Pengadilan Negeri

Perda

Survei Pembaca Beritabali.com

Ayo Ikut Menentukan Arah Media Lokal! Dengan mengisi survei ini, Anda ikut berkontribusi dalam membangun ekosistem informasi yang sehat dan terpercaya.