NTB Provinsi Terbaik Kedua untuk Penyerapan dan Realisasi APBD 2020
beritabali/ist
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, NTB.
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu daerah di Indonesia yang patut dijadikan rujukan dalam tata kelola keuangan dan kebijakan daerah selama pandemi Covid-19 ini.
Pasalnya, belanja dan penyerapan serta realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) NTB, yaitu sebesar 44 persen, menduduki posisi nomor dua setelah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Yang penyerapan dan realisasi APBD nya hanya beda tipis dengan NTB, yakni 45 persen.
Gubernur NTB, Dr H Zulkiflimansyah usai mengikuti Rapat Terbatas bersama Presiden RI, Joko Widodo serta para Menteri dan seluruh Gubernur di Indonesia di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (15/7) mengatakan, untuk propinsi lain, penyerapan dan realisasi APBD bahkan ada yang masih lima persen. Karenanya gubernur Zul mengucapkan selamat kepada timnya atas kerja keras mereka.
"Jadi selamat kepada Ibu Wagub, pak Sekda, para Asisten, serta para pimpinan OPD yang sudah sangat bekerja keras. Kita sudah berada di track yang benar," ucap Gubernur Zul semangat.
Khusus untuk program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang yang menggunakan produk-produk UKM/IKM, juga mendapat perhatian dan apresiasi penuh dari Presiden Jokowi. Penggunaan produk UMKM dan IKM lokal NTB di JPS Gemilang dianggap juga menginspirasi banyak daerah lain di Indonesia.
"Khusus tentang JPS Gemilang yang menggunakan produk-produk lokal, disebutkan khusus oleh Presiden untuk diikuti dan dicontoh oleh propinsi lain," ujar Gubernur Zul bangga.
Namun di balik prestasi iti, ada sejumlah catatan penting ditekankan gubernur Zul agar menjadi perhatian jajarannya. Pertama, menyerukan agar percepatan belanja pemerintah terus digeber. Hal ini tidak terlepas dari kondisi perekonomian Indonesia yang masih mengkhawatirkan.
Di kuartal kedua, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi -4,3 persen.
"Agar kita selamat, maka pertumbuhan ekonomi kita harus meningkat dan segera positif. Satu-satunya cara adalah dengan mempercepat belanja pemerintah," ucap gubernur yang lulusan Doktor Ekonomi dari Harvard University ini USA ini.
Untuk l proses belanja pemerintah yang ditargetkan tuntas Agustus 2020 ini, gubernur Zul menyerukan kepada aparat Kejaksaan, KPK, polisi dan LKPP siap membantu kebijakan percepatannya.
Reporter: Humas NTB
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
