Ratusan warga Desa Adat Padangbai, Desa Manggis, Kabupaten Karangasem gelar aksi demonstrasi di kawasan Pelabuhan Pabangbai pada, Senin pagi (03/08/2020).

[pilihan-redaksi]
Aksi ratusan masa warga lengkap dengan spanduk yang menyuarakan penolakan tersebut dalam rangka menyampaikan aspirasi terkait sejumlah kisruh yang terjadi antara Desa Adat Padangbai dengan pihak PT. ASDP.

Bendesa Adat Padangbai, I Nyoman Nuriada dalam orasinya menyampaikan, ada dua poin utama yang ditekankan oleh pihaknya yakni terkait sertifikasi pihak PT. ASDP terhadap tanah pedruwen Desa Adat Padangbai dan rencana pembangunan dermaga 3.

Disana ada dugaan pengukuran tanah secara diam-diam yang dilakukan pada tanggal 25 Juni 2020 lalu oleh pihak ASDP tanpa sepengetahuan pihak Desa Adat Padangbai yang menyatakan sebagai pemilik lahan tersebut.

"Disana kami mulai bertanya - tanya apa tujuan pengukuran tersebut terlebih sampai ada krama yang dimintai tanda - tangan penyanding. Mengetahui hal tersebut, Kami menganalisa bahwa itu adalah proses pensertifikatan," terangnya.

Oleh karena itu pihak Desa Adat Padangbai kemudian mendatangi Badan Pertanahan Negara (BPN) dan ASDP serta bersurat secara resmi dan menyampaikan secara lisan bahwa kesepakatan yang telah terjalin bersama ASDP selama ini telah diingkari.

"Mohon kepada pemerintah untuk mendengarkan aspirasi kami, disamping tentang pensertifikatan tanah, juga terkait rencana pembangunan Dermaga 3 yang belum pernah disosialisasikan kepada kami warga Desa Adat Padangbai," ungkap Nyoman Nuriada.

Lebih lanjut, memang sebelumnya sempat ada sosialisasi, hanya saja, saat itu yang disosialisasikan hanya tentang penataan pelabuhan Padangbai saja dan bukan soal pembangunan Dermaga III. 

Namun demikian, Nurade juga mengatakan bahwa dalam suratnya pihak Desa Adat Padangbai tetap membuka ruang untuk berkomunikasi dengan pihak ASDP agar bisa dijadikan pertimbangan sebelum aksi lebih besar dilakukan kembali. 

Sementara tentang aksi ratusan warga Desa Adat Padangbai tersebut, Manager Usaha PT. ASDP Padangbai, Zainal Abidin mengatakan bahwa masalah ini memang sudah lama terjadi namun demikian, pihaknya hanya menjalankan perintah dari pimpinan. 

"Memang kita ada pembangunan, restorasi pelabuhan dan dermaga 3 dan itu bukan dari direksi tetapi dari pemerintah pusat, intinya kita disini melaksanakan tugas, perintah, kalo itu ada penolakan ya kita pasti bahas kembali," kata Zainal.

Mengenai sosialisasi dermaga 3, pihaknya membenarkan bahwa sejauh ini belum ada sosialisasi karena memang belum lantaran untuk membangunan pelabuhan tidak bisa sembarangan tentunya masih memerlukan proses yang panjang dan pengkajian lebih lanjut.

Tentang pensertifikasian tanah, menurut Zainal hal tersebut dasarnya adalah untuk pembangunan, karena ada pengembangan pelabuhan, ia juga mengatakan sudah ada koordinasi dengan pihak Desa Adat berupa pertemuan - pertemuan membicarakan masalah pengembangan pelabuhan dan sertifikasi.