KPU Tabanan dalam melakukan pelaporan hasil pencoblosan di TPS pada Pilkada 2020 menerapkan sistem e-Rekap memanfaatkan jaringan internet. 

Namun hal tersebut nampaknya akan mengalami kendala. Pasalnya, ada beberapa wilayah di Tabanan masih blank spot atau tidak ada sinyal internet bahkan sinyal telpon. hal ini menjadi perhatian Bawaslu Tabanan dan telah melakukan survei ke lapangan.

Bawaslu Tabanan telah melakukan survei mengenai kawasan rawan terjadi blank spot di Tabanan. Tercatat ada empat kecamatan yang terdapat kawasan tersebut seperti Baturiti, Penebel, Pupuan, dan Selemadeg Barat. Kawasan blank spot ini nantinya bisa berdampak terhadap kesulitan saat menginput data e-rekap usai pencoblosan.

"Penyelenggaran Pilkada dalam hal ini KPU Tabanan harus menyiapkan solusi misalnya dengan penambahan alat wifi yang nantinya bisa memudahkan petugas di lapangan dan tidak menimbulkan hal yang tak diinginkan," ungkap Komisioner Bawaslu Tabanan Bidang Pengawasan I Ketut Narta, Selasa (3/11). 

Menurut Narta, sebelum pelaksanaan kampanye ini pihaknya bersama tim di lapangan telah melakukan survei ke semua wilayah guna memastikan penerapan e-rekap di Tabanan bisa berjalan lancar. Pihaknya menemukan sejumlah wilayah terutama di pelosok yang masuk kawasan blankspot atau susah sinyal. 

"Yang paling rawan itu Pupuan, Selemadeg Barat, Baturiti dan Penebel. Sejumlah titik di kawasan ini rawan tak terjangkau sinyal internet yang baik. Bahkan dulu temen kami ketika bekerja atau hendak mengirim laporan pengawasan di kawasan tersebut harus keluar lokasi dulu untuk mencari sinyal dulu. Sehingga ini perlu pertimbangan KPU ketika menerapkan e-rekap itu, untuk wilayah yang rawan blankspot harus ada kajian," ungkapnya. 

Selain itu, kata dia, pihak penyelenggara juga harus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yakni KPPS harus banyak mengikuti bimtek terkait penerapan e-rekap tersebut. Sehingga, hasilnya nanti sesuai dengan rencana awal agar nantinya tidak terjadi kendala dibelakang hari. KPU sudah  melakukan survey. Hasil koordinasi dengan KPU. 

"Kami akan melakukan penguatan sinyal di daerah tersebut. Karena kawasan blankspot ini masuk tiga kategori terkait indeks kerawanan Pilkada. Jika ingin penerapan e-rekap ini maksimal dan efisien, KPU harus memiliki perangkat pendukung," katanya. 

Mengantisipasi susah sinyal tersebut kata Narta, KPU harus segera mencari solusi dari persoalan tersebut. "Saat ini masih perlu koordinasi terkait solusi yang diambil apakah itu memindah TPS atau gimana. Jangan sampai nanti, Pilkada sudah damai, hasilnya tak ada pelanggaran, jika hanya karena blankspot nanti penyelenggara dianggap lalai nantinya," ujarnya.