Salah satu penyebab masih rendahnya pengikut program prakerja dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), karena masih kesulitan pendataan secara online. Termasuk kendala fasilitas dan prasarana. 

"Kendala kami masih minim masyarakat yang memahami dan ramah IT di desa-desa. Kami berharap ada upaya offline bagi masyarakat yang belum ramah IT," ungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, dalam dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Kamis (18/3). 

Minimnya pemahaman dan persoalan fasilitas seperti jaringan yang tidak mendukung dan peralatan komputer atau gadget untuk mengakses secara online program Kartu Prakerja dan BSU, disampaikan juga oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs Lalu Gita Ariadi. Bahwa untuk BSU' hanya pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan saja yang  dapat. Padahal masih banyak pekerja yang belum terdata.

"Ini harus menjadi atensi pemerintah pusat. Semoga kendala ini dapat disampaikan oleh Komisi IX kepada pemerintah," kata Sekda Lalu Gita Ariadi, saat menerima kunjungan kerja rombongan Komisi IX DPR RI ini.

Sekda Lalu Gita Ariadi juga menyampaikan, kondisi Pekerja Migran Indonesia (PM) di NTB. Akibat pandemi selama setahun, banyak PMI NTB mengalami pemutusan kerja Termasuk juga pekerja yang sudah memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri, terpaksa ditunda keberangkatannya.

Kedatangan Komisi IX DPR RI ke NTB adalah dalam rangka monitoring dan evaluasi program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Kartu Prakerja. Komisi IX DPR RI melaksanakan kunjungan kerja  spesifik untuk mendengar langsung permasalahan dan hambatan dari program yang digulirkan pemerintah pusat tersebut di Provinsi NTB.

Ansory Siregar, selaku Ketua Tim kunjungan kerja ini mengungkapkan, bahwa terdapat tiga provinsi yang menjadi konsen Komisi IX dalam kunjungan kerja ini, yaitu Jawa Barat, Bengkulu dan NTB. Secara spesifik ia menjelaskan bahwa pemerintah ingin mengetahui sejauh mana program pemulihan yang dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan upaya pemulihan ekonomi akibat Covid-19.

"Termasuk informasi capaian dan sejauh mana pelaksanaan dan penanganan program ini dan penanggulangan PMI di NTB," kata Wakil ketua Komisi IX DPR RI ini.

Ansory Siregar menjelaskan, awal tahun 2020 kartu prakerja dimulai dengan anggaran sebesar Rp10 triliun, kemudian ditambah lagi sebesar Rp10 triliun, sehingga total menjadi Rp 20 triliun. Sedangkan untuk BSU sebesar Rp 30 triliun.

"Harapannya anggaran ini tersalurkan dengan baik kepada masyarakat. Sehingga masyarakat yang terdampak Covid dapat menikmati anggaran ini demi memenuhi kebutuhan dan kesejahteraanya ditengah wabah Covid," terangnya.

Mengenai permasalahan pendataan kartu prakerja, Ansory Siregar melanjutkan, harus ada prakerja yang offline untuk masyarakat yang tidak dapat mengakses secara online. Begitupun pekerja yang tidak masuk di BPJS ketenagakerjaan, harus dibuatkan strategi dan kebijakan lain. 

Terhadap hal ini, ia menegaskan agar Kemententerian Tenaga Kerja memberikan data prakerja dan BSU yang terdata online kepada daerah. Agar dapat disinergikan dan diinventarisir data masyarakat yang telah ikut program ini.

"Pokoknya aspirasi dan masukan dari pertemuan ini akan kami bawa ke sidang DPR untuk diperbaiki dan disempurnakan penyalurannya," tegas Ansory.

Kegiatan ini dikuti juga oleh Dirjen Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Kepala BPJS NTB, BLK Lotim, dan Dewan Pengawas Keternagakerjaan.