PPKM (Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) berskala Mikro di luar Jawa-Bali mulai diberlakukan dari 6 – 20 Juli 2021. Lantas, apa saja sanksi pelanggar PPKM Mikro di luar Jawa-Bali? Simak berikut ini penjelasannya.

Diketahui, untuk memutus laju penyebaran Covid-19 yang beberapa waktu belakangan ini mengalami lonjakan tinggi yakni dengan diberlakukannya PPKM Darurat Jawa-Bali dari tanggal 3 – 20 Juli 2021.

Sedangkan di luar daerah Jawa dan Bali, guna menekan laju Covid-19 yakni dengan memberlakukan PPKM Mikro yang sudah berlangsung dari 6 Juli 2021.

Dalam aturan Inmendagri (Instruksi Menteri Dalam Negeri) No. 17 Th. 2021 menyebutkan sanksi bagi para pelanggar PPKM Mikro di luar Jawa-Bali sesuai dengan UU (Undang-undang) serta aturan yang sudah ada.

Daftar Sanksi Pelanggar PPKM Mikro di luar Jawa-Bali

Nah, berikut ini daftar sanksi pelanggar PPKM Mikro di luar daerah Jawa dan Bali yang perlu diketahui guna memutus rantai penyebaran Covid-19 yang masih juga belum mereda dari tahun 2020.

Adapun sanksi yang diberikan sesuai dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Pasal 212 hingga pasal 218. Simak bunyi sanksinya sebagai berikut!

1. Pidana penjara selambatnya 1 tahun 4 bulan atau denda maksimal Rp4.500 (Pasal 212)
2. Pidana penjara selambatnya 4 bulan 2 minggu atau denda maksimal Rp9.000 (Pasal 216)
3. Pidana penjara selambatnya 4 bulan 2 minggu atau denda maksimal Rp9.000 (Pasal 218)

Daftar sanksi pada poin-poin di atas mengacu pada UU (Undang-undang) No. 6 Th. 2018 pasal 93 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yang mana bunyinya sebagai berikut:

‘Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara selambatnya 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100 juta.’

Bukan hanya diberikan kepada masyarkat yang melanggar, sanksi juga diberikan kepada kepala daerah jika melanggar aturan PPKM Mikro. Adapun sanksi yang berlaku sesuai pasal 68 UU No 23 Th. 2021 tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

1. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tak mengikuti program strategis nasional akan dapat sanksi administrasi yakni berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh gubernur sebagai Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.
2. Jika selama 2 kali berturut-turut dan tetap tak mematuhi peraturan, maka kepala daerah dan/atau kepala daerah sementara diberhentikan selama 3 bulan.

Demikianlah informasi mengenai daftar sanksi pelanggar PPKM Mikro di luar daerah Jawa-Bali dari 6-20 Juli yang perlu diketahui guna menekan laju penyebaran Covid-19.(sumber: suara.com)