Pemerintah Kabupaten Badung menghadapi ancaman defisit anggaran yang signifikan pada tahun 2024, dengan proyeksi kekurangan mencapai Rp3,4 triliun. Hal ini disampaikan oleh Penjabat Sekda Badung, Ida Bagus Surya Suamba, selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung hingga bulan Juli 2024 tercatat sebesar Rp3,9 triliun. Dengan proyeksi total PAD tahun 2024 sebesar Rp6,7 triliun, diperkirakan bahwa Kabupaten Badung akan mengalami defisit anggaran hingga Rp3,4 triliun.

Baca juga:
DPRD Badung Minta Defisit Anggaran Tahun Ini Tidak Besar

Menurut Surya Suamba, defisit ini diperkirakan terjadi karena Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 menetapkan besaran APBD Badung sebesar Rp10,2 triliun. Namun, data saat ini menunjukkan bahwa target PAD tidak akan tercapai, dengan potensi defisit mencapai Rp3,496 triliun.

"Meskipun kami sudah memproyeksikan adanya kenaikan PAD sebesar Rp3,6 triliun atau 64% yang didorong oleh potensi kunjungan wisatawan sebanyak 7 juta orang, data survei menunjukkan bahwa pendapatan dari sektor pariwisata diharapkan mencapai Rp630 miliar per bulan. Namun, belanja hibah yang meningkat menjadi Rp2,5 triliun berpotensi memperburuk defisit," ujar Surya Suamba.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), wisatawan mancanegara di Bali rata-rata menghabiskan sekitar Rp3.900.000 per kunjungan. Meskipun ada proyeksi penambahan pendapatan dari kunjungan wisatawan, defisit ini masih dianggap sebagai ancaman serius.

Pihak Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen untuk melakukan terobosan guna mengatasi defisit ini. Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, menegaskan bahwa hasil evaluasi dari gubernur bersifat final dan Pemerintah Kabupaten Badung akan melakukan langkah-langkah strategis untuk mengurangi defisit serta memastikan pengelolaan APBD yang efisien.

Di sisi lain, Wayan Puspa Negara, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Badung, menilai perlunya penyesuaian dalam strategi pendapatan dan belanja. 

"Pendapatan dari pajak dan rasio penagihan perlu diperbaiki dengan sistem yang lebih akurat dan berbasis online. Kenaikan pajak tidak selalu menjadi solusi terbaik dan bisa berdampak negatif pada ekonomi masyarakat yang baru pulih pasca-pandemi. Inovasi dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran adalah kunci untuk mengatasi defisit ini," tuturnya.

Defisit ini menjadi peringatan serius bagi Pemerintah Kabupaten Badung dan TAPD untuk lebih cermat dan teliti dalam mengelola anggaran demi kepentingan masyarakat. Dengan proyeksi yang ada, langkah-langkah strategis dan perencanaan yang matang akan sangat menentukan keberhasilan dalam mengatasi tantangan anggaran di tahun 2024.