Debat kedua calon gubernur Bali pada Sabtu (9/11/2024) di Hotel The Meru, Kota Denpasar, berlangsung dalam suasana tegang, terutama pada segmen ke-IV. Made Muliawan Arya (De Gadjah), calon gubernur nomor urut 01, mempertanyakan komitmen pasangan calon gubernur Wayan Koster dan Giri Prasta (Paslon 02) mengenai sinergitas antara pemerintah daerah dan pusat. 

De Gadjah menantang Koster untuk menjawab sebuah pertanyaan kritis terkait sikapnya jika harus memilih antara mengikuti kebijakan Presiden atau arahan Ketua Umum Partai PDIP, tempat Koster bernaung.

"Saya ingin bertanya, jika Presiden mengambil keputusan dan meminta saudara untuk melaksanakan kebijakan tertentu, sementara Ketua Umum partai justru memerintahkan untuk menentangnya, bagaimana sikap saudara? Apakah Anda akan mengikuti arahan Presiden atau mengikuti arahan Ketua Umum?" tanya De Gadjah dengan lantang, disambut dengan sorakan dari pendukungnya.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Wayan Koster dengan tegas menegaskan bahwa dirinya akan selalu mengikuti kebijakan pemerintah pusat jika sudah menjadi keputusan resmi. Namun, Koster menekankan bahwa sebelum melaksanakan kebijakan tersebut, ia akan memastikan kebijakan tersebut selaras dengan kepentingan Bali dan tidak merusak nilai-nilai budaya serta lingkungan yang menjadi warisan masyarakat Bali.

"Kalau sudah ada keputusan yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, kami, pasangan Koster-Giri, akan patuh untuk melaksanakan kebijakan tersebut di daerah. Tentunya, kami akan melakukan kajian agar kebijakan itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan daerah, dapat meningkatkan kapasitas daerah, dan tidak merusak lingkungan serta budaya Bali," kata Koster dengan tegas.

De Gadjah kemudian menyinggung sikap Koster yang sebelumnya menolak Bali menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20, khususnya terkait penolakan timnas Israel yang akan bertanding di Bali. De Gadjah menilai penolakan tersebut sebagai bentuk pembangkangan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang menginginkan Bali menjadi tuan rumah kejuaraan dunia tersebut.

"Saya yakin itu hanya pernyataan politik, yang faktanya adalah Paslon 02 menolak Piala Dunia U-20. Itu bentuk pembangkangan. Pejabat daerah seharusnya mengikuti kebijakan pusat, bukan kepentingan politik pribadi," tegas De Gadjah.

Namun, Koster dengan suara yang meninggi membantah tuduhan tersebut. Ia menjelaskan bahwa penolakannya terhadap kehadiran tim Israel di Bali berlandaskan pada aturan pemerintah yang telah berlaku, khususnya Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019, yang melarang pengibaran bendera atau nyanyian lagu kebangsaan Israel dalam forum resmi di Indonesia. Koster menegaskan bahwa ia hanya menjalankan aturan yang ada, bukan berdasarkan keputusan pribadi atau kepentingan politik.

"Terkait bola dan Israel, saya tidak menolak tim Israel datang ke Bali, saya hanya menolak kehadiran tim Israel bermain di Bali. Kejuaraan dunia U-20 tetap berlangsung. Mengapa saya menolak? Karena dalam aturan tersebut ada pelarangan mengibarkan bendera Israel dan menyanyikan lagu kebangsaan Israel dalam forum resmi. Itu diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri. Kami di daerah wajib mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah pusat," jelas Koster dengan tegas.

Debat kali ini semakin memanas dengan perbedaan pandangan yang tajam antara kedua paslon. Meskipun suasana sedikit memanas, Koster menekankan bahwa segala keputusan yang diambil akan selalu mempertimbangkan kepentingan Bali dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kejadian ini menambah dinamika dalam persaingan Pilgub Bali, menjadikan debat kedua sebagai ajang penting untuk menguji visi dan komitmen kedua paslon terhadap pembangunan Bali yang lebih baik di masa depan. (sumber: kumparan)