Pada awal tahun 2025, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara dengan mengurangi pengeluaran yang dianggap kurang prioritas. Total penghematan yang ditargetkan mencapai Rp 306 triliun, dengan Rp 256 triliun berasal dari efisiensi belanja kementerian dan lembaga, serta Rp 50 triliun dari transfer ke pemerintah daerah. 

Di saat yang tak jauh beda, pada 24 Februari 2025 lalu pemerintah meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Danantara merupakan sovereign wealth fund yang dirancang untuk mengelola aset negara dengan total nilai mencapai US$ 900 miliar atau sekitar Rp 14.715 triliun. 

Fokus investasi Danantara mencakup sektor-sektor strategis seperti pengolahan logam, kecerdasan buatan, kilang minyak, energi terbarukan, dan produksi pangan. Infonya, peluncuran Danantara memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan kebijakan efisiensi anggaran negara, sebab katanya dana yang dihemat melalui kebijakan efisiensi sebagian dialokasikan untuk mendukung operasional Danantara.

Langkah ini mencerminkan strategi pemerintah dalam mengalihkan pengeluaran yang kurang produktif menuju investasi yang berpotensi memberikan keuntungan jangka panjang bagi perekonomian nasional. 

Namun, implementasi kebijakan efisiensi anggaran dan peluncuran Danantara tidak lepas dari kontroversi. Pemangkasan anggaran sebesar Rp306 triliun telah memicu protes dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa yang menyoroti dampak pengurangan anggaran pada sektor pendidikan. 

Gerakan protes yang dikenal sebagai "Dark Indonesia (Indonesia Gelap)" menyoroti kekhawatiran bahwa pemotongan anggaran dapat mengorbankan kualitas pendidikan dan layanan publik lainnya. 

Selain itu, meskipun Danantara diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi strategis, terdapat kekhawatiran mengenai potensi risiko dan transparansi pengelolaan dana yang begitu besar. Beberapa pihak membandingkan inisiatif ini dengan kasus 1MDB di Malaysia, menekankan pentingnya penerapan standar tata kelola internasional dan pengawasan yang ketat untuk mencegah potensi penyalahgunaan. 

Di sisi lain, pemerintah berargumen bahwa efisiensi anggaran dan pembentukan Danantara merupakan langkah proaktif untuk memperkuat fondasi ekonomi Indonesia. Dengan mengurangi pengeluaran yang tidak efisien dan mengalokasikan dana tersebut ke investasi produktif, diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat hingga mencapai target 8% per tahun. 

Secara keseluruhan keterkaitan antara kebijakan efisiensi anggaran negara dan peluncuran Danantara mencerminkan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya finansial negara. Meskipun terdapat tantangan dan kritik, strategi ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia dalam jangka panjang jika pengelolaannya berhasil.

Penulis

Prof Dr Ida Bagus Raka Suardana, SE.,MM
Dekan Fak. Ekonomi & Bisnis (FEB) Undiknas Denpasar