Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN). Rencana ini masuk dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Keberadaan badan ini diharapkan dapat meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 23 persen. Pemerintah menilai bahwa peningkatan penerimaan negara menjadi faktor kunci dalam memperkuat ruang fiskal guna mendukung berbagai program pembangunan nasional.

"Highlight intervensi dari mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23 persen," demikian tertulis dalam beleid tersebut.

Prabowo meyakini bahwa penerimaan negara yang masih rendah disebabkan oleh ketimpangan dalam aspek administrasi dan kebijakan. Oleh karena itu, ia menilai perlu adanya transformasi tata kelola kelembagaan yang lebih baik agar penerimaan negara bisa meningkat secara optimal.

Pemerintah juga menekankan pentingnya penerapan sistem informasi perpajakan yang lebih canggih dan berbasis data, seperti Coretax, guna meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak dan pendapatan negara. Namun, menurut Prabowo, kehadiran teknologi ini harus dibarengi dengan reformasi kelembagaan agar sistem yang diterapkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional.

Sebagai langkah awal, pemerintah akan melakukan perencanaan dan persiapan, yang mencakup reformasi administrasi serta penyempurnaan proses bisnis. Setelah itu, akan dilakukan internalisasi tata kelola baru yang bertujuan meningkatkan efektivitas administrasi dan kelembagaan. Tahap akhir adalah implementasi penuh, di mana pemerintah akan mengevaluasi efektivitas sistem pengumpulan pendapatan negara serta dampaknya terhadap masyarakat dan pembangunan nasional.

Pemerintah telah menetapkan beberapa target dalam pembentukan Badan Penerimaan Negara, di antaranya peningkatan jumlah wajib pajak dan kepatuhan mereka dalam menyampaikan laporan pajak tahunan. Target lain yang dikejar adalah tercapainya indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara hingga 100 persen pada tahun 2029.

Untuk mencapai target tersebut, berbagai kebijakan akan diperkuat, termasuk penyederhanaan proses bisnis dan reformasi kelembagaan di sektor perpajakan. Pemerintah juga akan memperketat tata kelola ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, termasuk optimalisasi pajak khusus seperti sin tax.

Dengan berbagai langkah ini, Prabowo dan jajarannya berharap Badan Penerimaan Negara dapat menjadi instrumen utama dalam meningkatkan pendapatan negara dan menciptakan ruang fiskal yang lebih luas untuk pembangunan. Kebijakan ini juga dianggap sebagai bagian dari strategi besar menuju Indonesia Emas 2045, di mana dukungan fiskal yang kuat menjadi faktor penentu dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (sumber: cnnindonesia.com)