Rencana pemerintah menjadikan Bali sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pusat keuangan menuai pro dan kontra. 

Guru Besar Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Bali, Prof. Dr. Ida Bagus Raka Suardana, S.E., M.M., menyoroti dampak negatif yang dapat muncul, termasuk potensi praktik pencucian uang dan risiko ketimpangan ekonomi yang semakin lebar.

Menurut Prof. Raka Suardana, KEK Keuangan di Bali bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, inisiatif ini berpotensi menarik investasi asing dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun, tanpa pengawasan yang ketat, status KEK bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan transaksi keuangan ilegal.

“Bali memiliki daya tarik sebagai destinasi wisata kelas dunia dan regulasi yang lebih fleksibel dapat menjadi magnet bagi investor global. Namun, ada risiko bahwa kebijakan ini membuka celah bagi praktik pencucian uang dan penghindaran pajak, seperti yang telah terjadi di beberapa negara lain,” ujar Prof. Raka Suardana, Selasa (25/3/2025).

Ia mencontohkan kasus di beberapa yurisdiksi bebas pajak, seperti Kepulauan Cayman dan Panama, yang menjadi surga bagi transaksi keuangan gelap. Tanpa regulasi yang kuat, Bali berpotensi mengalami hal serupa, yang justru dapat merugikan stabilitas ekonomi nasional.

Selain itu, dampak sosial juga perlu diperhatikan. Jika KEK Keuangan hanya menguntungkan segelintir investor dan institusi keuangan besar, maka ketimpangan ekonomi di Bali bisa semakin melebar. Prof. Raka Suardana memperingatkan bahwa pertumbuhan sektor keuangan yang pesat tanpa keseimbangan dengan sektor lain, seperti pertanian dan industri kreatif, dapat meningkatkan biaya hidup dan mengancam keberlanjutan ekonomi lokal.

Di sisi lingkungan, proyek KEK Keuangan berisiko memperparah overdevelopment di Bali. Pembangunan infrastruktur yang masif untuk mendukung pusat keuangan global berpotensi meningkatkan beban ekologis, termasuk krisis air bersih dan kemacetan yang sudah menjadi masalah kronis di Bali.

Prof. Raka Suardana menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menerapkan kebijakan pengawasan yang ketat, termasuk memperkuat sektor hukum dan transparansi transaksi keuangan. 

“Kita harus belajar dari Singapura dan Dubai dalam mengelola pusat keuangan dengan sistem pengawasan yang efektif. Jangan sampai Bali justru menjadi ‘surga’ bagi uang hasil kejahatan,” tambahnya.