Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencatat seluruh wilayah indeks harga konsumen (IHK) di Bali mengalami deflasi pada Agustus 2025. Kondisi ini dipicu melimpahnya hasil panen hortikultura yang menekan harga sejumlah komoditas utama.

Rilis BPS pada Senin (1/9) menunjukkan deflasi gabungan kabupaten/kota di Bali mencapai -0,39% (mtm). Angka ini berbalik arah setelah pada Juli 2025 masih tercatat inflasi 0,32% (mtm). Secara tahunan, inflasi Bali turun ke 2,65% (yoy) dari sebelumnya 3,16% (yoy). Kendati demikian, inflasi Bali masih lebih tinggi dari nasional yang berada di level 2,31% (yoy).

Beberapa komoditas yang memberi andil besar terhadap deflasi adalah tomat, cabai rawit, daging babi, buncis, dan tarif angkutan udara. Sebaliknya, harga bawang merah, beras, pepaya, biaya sekolah tingkat SMA, serta bahan bakar rumah tangga menahan penurunan lebih dalam.

Deflasi merata di seluruh kabupaten/kota IHK. Tabanan mencatat penurunan terdalam dengan -0,69% (mtm), disusul Singaraja -0,56% (mtm), Badung -0,46% (mtm), dan Denpasar -0,19% (mtm).

BPS bersama Bank Indonesia Provinsi Bali menilai sejumlah risiko tetap perlu diantisipasi. Potensi tekanan harga bisa muncul dari lonjakan permintaan barang dan jasa saat puncak kunjungan wisatawan, kenaikan harga acuan minyak sawit mentah (CPO), hingga perbaikan jalur utama Jawa–Bali yang berpotensi menghambat distribusi. Faktor cuaca pada musim kemarau basah juga dikhawatirkan dapat memengaruhi produksi hortikultura.

Untuk menjaga stabilitas harga, Bank Indonesia Provinsi Bali bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus mengedepankan strategi 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Upaya ini diperkuat Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang mendorong produktivitas pertanian, memperluas area tanam, serta memanfaatkan lahan tidur.

Selain itu, sinergi antar daerah akan digalakkan dengan membangun ekosistem ketahanan pangan yang melibatkan BUMDes, Perumda pangan, hingga koperasi. Rantai pasok dari petani, penggilingan, Perumda pangan, hingga hotel, restoran, dan kafe (Horeka) juga diprioritaskan berbasis produk pangan lokal.

Dengan langkah tersebut, Bank Indonesia Provinsi Bali optimis inflasi tahun 2025 tetap terjaga sesuai sasaran nasional 2,5% ±1%, sekaligus memastikan daya beli masyarakat tetap stabil di tengah dinamika ekonomi global dan domestik. (sumber: kabarsdgs.com)